Rieke Ingatkan Pentingnya Data Desa Presisi Untuk Pembangunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memberikan kuliah umum di Universitas Jember (Unej), Kamis (8/12). Kuliah umum mengangkat tema Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah dalam Kebijakan Pembangunan.

Rieke menyampaikan, Pancasila adalah ilmu amaliah, ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Sehingga hal pertama dan utama yang dilakukan para pendiri bangsa adalah memperjuangkan ilmu pengetahuan sebagai hak warga negara anak bangsa Indonesia.

Pancasila tidak mendikotomi antara yang nasionalis dengan yang tidak nasionalis. Pancasila tak memecah belah rakyat bukan mendikotomi mana kelompok radikal dan mana yang bukan radikal.

"Pancasila adalah ilmu amaliah, ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan buktinya kita semua berada di Universitas Jember ini. Ini adalah perjalanan tauhid bagi saya mengingatkan bagaimana para pendiri bangsa kita memperjuangkan ilmu pengetahuan itu sebagai hak warga negara anak bangsa Indonesia menuju Indonesia sebagai negara industri. Maka SDM itu penting sekali," tutur Rieke.

Rieke mengatakan, untuk membangun Indonesia, tentu dibutuhkan angka atau lun statistik yang akurat. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa dan kelurahan presisi.

Baca juga : Jasa Raharja Getol Ingatkan Pentingnya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Data Desa Presisi ini menjadi kebijakan penting khususnya untuk pembangunan. Jika sudah diterapkan, Indonesia akan berdaulat dan percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri.

Rieke berjanji akan berjuang bersama di balik angka dalam data negara. Diingatkan, nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan dalam data tersebut.

"Angka-angka yang ada tidak akurat, menurut pendiri bangsa, bukan menurut kami. Digunakan untuk mengalihkan pikiran namanya manipulasi angka negara, namanya rekayasa statistik. Kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kami menawarkan solusi bangsa ini," imbaunya.

"Tidak mungkin lagi Indonesia kebijakan pembangunannya tidak berbasis pada data akurat dan data aktual yang menggambarkan kebutuhan dan kondisi real rakyat di pelosok tanah air di desa-desa dan kelurahan. Kami tidak akan menyerah untuk memperjuangkan bersama," papar Rieke.

Founder Data Desa Presisi (DDP) Dr Sofyan Sjaf mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke yang selalu menyorot persoalan angka-angka dan data pemerintah yang tidak akurat dari tingkat desa. Sehingga membuat upaya pembangunan dimulai dari desa tidak berjalan dengan semestinya.

Baca juga : Ganjar Beberkan Pentingnya Pemanfaatan Medsos Bagi Pemimpin Masa Kini

"Hari ini saya tidak mungkin ada di Jember, kalau tidak ada komitmen perjuangan dan ideologis dari Bu Rieke. Saya diberi satu buku berjudul Pembangunan Semesta Berencana yang di dalam buku itu dengan tegas dikatakan oleh The Founding Fathers kita bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mencerdaskan kehidupan masyarakat hanya bisa dilakukan dengan memotret lima aspek kesra, dengan dua pendekatan demokratik roller development dan data akurat," kata Dr Sofyan Sjaf yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Dr Sofyan mengatakan, ternyata setelah 77 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih dipertontonkan kevalidasian data yang masih diragukan.

"Bayangkan setelah 77 tahun Indonesia merdeka, data kita masih invalid," tuturnya.

Berdasarkan penelitian di tahun 2017, ditemukan 47,13 persen data yang digunakan pemerintah untuk melakukan pengukuran pembangunan, apakah itu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan pemuda dan lainnya, berasal data dari desa, yang bersumber dari profil desa ternyata tingkat erornya 47,13 persen.

"Tidak sesuai dengan kondisi aktual desa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan perencanaannya, bagaimana dengan implementasinya, dan monitoring evaluasinya," ujarnya.

Baca juga : Rieke Tak Lelah Ingatkan Pentingnya Data Desa Presisi

Dr. Sofyan menyebut, persoalan tersebut terbukti saat pandemi Covid-19 melanda. Pemerintah mengalami kesulitan dalam penyaluran bantuan karena tidak menemukan data masyarakat yang vald.

"Itu terbukti saat Covid-19, memberikan ruang bahwa informasi tentang orang miskinpun tidak diketahui," ujarnya.

Rektor Universitas Jember Dr. Iwan Taruna mengatakan, tentu peraturan-peraturan yang disusun harus bercerminkan nilai-nilai Pancasila. Dia berharap materi Rieke dengan pengalamannya mampu mewujudkan perjuangan terkait angka presisi tersebut.

"Karena itu, saya atas nama civitas akademi benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rieke atas kehadirannya di Jember, kemudian juga Pak Sofyan dalam memberikan kuliah umumnya," ungkapnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.