Kemenlu RI Diminta Panggil Dubes Amrik

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Dubes Sun Yong Kim mengkritik larangan zina, kumpul kebo, dan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam KUHP yang baru disahkan DPR dan Pemerintah. Larangan dinilai itu berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Kami tetap prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia,” ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Menurut Sung Kim, meng­kriminalkan keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan dalam me­nentukan apakah akan berin­vestasi di Indonesia atau tidak.

Baca juga : Kritik KUHP, Partai Garuda Pertanyakan Kapasitas Dubes AS

Hidayat bilang, seharusnya Dubes AS menghormati dan tidak mengintervensi, apalagi menakuti-nakuti dengan isu investasi. Sebab, setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri dan akan melaksanakan atau memproteksi secara konstitu­sional nilai yang diyakni oleh masyarakatnya.

“Rusia juga membuat Undang-Undang melarang LGBT. Apakah Amerika mengkritik keras kebijakan Putin yang sah­kan Undang-Undang Anti LGBT, dan menakut-nakutinya dengan isu HAM dan investasi?” tanya Politikus senior PKS ini.

Menurut HNW, sudah tidak zamannya lagi Amerika memak­sakan nilai kepada negara lain. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan imperalisme HAM yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan penera­pan HAM yang perlu dilakukan melihat aspek lokalitas.

Baca juga : Tangkal Krisis Pangan, Kementan Diminta Optimalkan Produktivitas Petani

Ia meminta Amerika dapat mencontoh FIFA yang menghor­mati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Qatar dalam perhe­latan piala dunia, terkait aturan minuman keras dan larangan kampanye LGBT. Dan ternyata ketika itu dilaksanakan/diikuti termasuk oleh tim sepak bola AS, hasilnya positif saja untuk mewujudkan HAM dengan saling menghormati HAM pihak yang lain.

“Jadi, daripada sibuk mengurusi urusan negara lain, lebih baik dubes AS fokus untuk mengkritisi negerinya sendiri,” saran Legislaslator asal DKI Jakarta ini.

HNW berharap, Pemerintah Indonesia atau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera memanggil Dubes AS tersebut karena sudah melampaui ke­wenangan dan tugas diploma­tiknya, dengan secara terbuka mencampuri urusan domestik Indonesia.

Baca juga : Hakim Perintahkan KPK Panggil Paksa Saksi Kunci

HNW menyarankan Presiden Jokowi bisa melanjutkan sikap Presiden Soekarno yang meno­lak segala bentuk neokolonialisme dan menyatakan ‘Go To Hell with Your Aid. “Itu akan jadi legacy positif Presiden Jokowi,” tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.