DPR: Lebih Bagus Kalau Diaudit Sumber Dananya

RM.id  Rakyat Merdeka - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi kemarin berlangsung hangat. Senayan menanyakan banyak hal, seperti penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga isu terbaru ujian praktik Surat Izin Mengemudi (SIM).

Anggota Komisi III DPR Benny K.Harman mengatakan, PNBP Korlantas Polri pada tahun 2022 sebesar Rp 8 triliun memang melebihi target, atau 105 persen dari target yang ditetapkan. Hanya saja, capaian ini tidak sampai menukik kepada sumber-sumber PNBP ini dari mana saja.

Baca juga : DPR Singgung Kandidat Kapolri

“Lebih baik lagi kalau ada juga audit penggunaannya. ­Audit perolehannya. Kalau hanya begini, yah, bagi saya tidak perlu diapresiasi,” kata Benny di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Karena itu, Benny enggan memberikan pujian atas ­kinerja Kakorlantas kendati capaian PNBP melebihi target. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini hanya akan memberikan jempol apabila PNBP ini dilengkapi audit atas sumber-sumber penerimaan dan penggunaannya. “Itu yang kami butuhkan. Dan kalau bisa, mohon kami diberikan laporannya,” harap Benny.

Baca juga : Pengamat: Elektabilitas Prabowo Sesungguhnya Lebih Unggul Dibanding Ganjar

Walau demikian, Benny senang atas rencana Korlantas Polri untuk tidak menjadikan ujian SIM sebagai bagian target PNBP. Karena itu, dia usul agar masa berlaku SIM ini bisa se­umur hidup. Tidak perlu lagi ada proses perpanjangan setiap lima tahun. Jika tidak, selamanya SIM hanya menjadi alat untuk ‘mencari duit’.

“Kalau Bapak (Irjen Firman) konsisten, hapus itu. SIM cukup satu kali saja ujian. Itu kalau mau benar. Tapi kontrolnya adalah ujian tadi. Kecuali kalau mau tingkatkan SIM C ke A atau ke mana, ya silakan ujian,” sarannya.

Baca juga : Matahari Resmikan Dua Gerai Baru di Semarang

Selama ini, lanjutnya, SIM masuk sebagai target PNBP. Makanya, dia meminta Kakor­lantas menjelaskan, jumlah peserta ujian SIM dan masyarakat yang melakukan perpan­jangan SIM setiap tahunnya. Data ini sangat penting agar capaian PNBP yang disampaikan Korlantas tidak diragukan.

“Ada nggak datanya? Saya takut nggak punya data itu atau datanya tidak akurat. Sehingga mungkin PNBP ini, jangankan Rp 7 triliun, mungkin tiga kali lipat dari itu. Saya punya hak untuk curiga, jumlahnya jauh lebih banyak. Kecuali, Bapak tunjukkan kepada saya auditnya,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.