DPR Singgung Kandidat Kapolri

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan memuji program-program Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Moh. Fadil Imran menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat (Kamtibmas). Senayan pun tak segan menyinggung kemungkinan Komjen Fadil sebagai Kapolri.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, kepolisian punya hambatan dalam mewujudkan Kamtibmas. Tapi, Baharkam Polri punya moto ‘Vicvapa Brahma Gola’ yang memiliki arti perlindungan menyeluruh terhadap alam semesta.

“Jadi alam semesta itu dijaga sama Baharkam. Luar biasa,” kata Nasir dalam rapat kerja bersama Kabaharkam Komjen Fadil Imran dan  Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Irjen Wahyu Widada di Gedung Parlemen, Jakarta, belum lama ini 

Baca juga : PDIP Siap Dukung Kaesang Di Depok

Nasir kemudian menyinggung sejumlah jenderal polisi yang terakhir kali menjabat Kabarhakam sebelum menjabat Kapolri. Kalau melihat profil Kabaharkam hingga tahun 2022, hanya dua Kabaharkam yang kemudian menjadi Kapolri.

“Timur Pradopo dan Ba­droddin (Badroddin Haiti, red). Kita ­nggak tahu (Kapolri) selanjutnya apakah Kabaharkam ini (Komjen Fadil Imran) atau yang lain,” ungkap Nasir.

Nasir menyayangkan, tugas berat Baharkam Polri ini tidak ditunjang dengan anggaran memadai. Dia kemudian menyinggung program Kabarhakam Polri yakni, Polisi RW dan satu desa satu personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Dua program yang bertujuan mencegah kejahatan ini butuh dukungan anggaran.

Baca juga : Pengamat: Erick Thohir Kandidat Cawapres Paripurna

Hal senada dilontarkan ­anggota Komisi III DPR Johan Budi SP. Menurutnya, Komjen Fadil sangat menguasai situasi dan kondisi di kepolisian termasuk bagaimana menciptakan polisi yang disenangi masyarakat. Bahkan, ada upaya besar dari Komjen Fadil untuk mengubah pola pemikiran kepolisian saat ini terkait dengan penegakan hukum.

Diakui Johan, mewujudkan kepolisian yang disenangi masyarakat memang bukan perkara gampang. Apalagi dua bulan belakangan ini, banyak kejadian yang membuat citra polisi kurang baik di masyarakat karena ada­nya polisi nakal. “Polisi mesti bisa menyelesaikan problem di masyarakat, bukan jadi bagian dari problem itu,” katanya.

Eks juru Bicara KPK ini menilai, program Komjen Fadil tentang Polisi RW dan satu desa satu Bhabinkamtibmas merupakan program menarik. Ketika kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), dia mendapati jumlah kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di wilayah ini sangat kurang, mencapai 14 ribu personil.

Baca juga : Mentan Puji Program Smart Precision Farming Petrokimia Gresik

“Jadi jangankan bikin ‘Polisi RW atau satu desa satu Bhabin (bhabinkamtibmas) seperti di­sampaikan Polda NTT, di situ satu personil bisa melayani tiga sampai empat desa. Coba bayang­kan NTT dengan geografis seperti itu, polisi tentu kerja berat,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.