Zainuddin Maliki: Menteri Nadiem Wajib Amankan Kebijakan Sistem Zonasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diingatkan untuk mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendahulunya, Muhadjir Effendy. Sebab, sistem ini dianggap relatif bagus.

Menurut Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki, kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan.

"Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, maka kewajiban Menteri sekarang memperbaiki," tegas Zainuddin, yang dihubungi dalam perjalanan dari Doha (Qatar) ke Muschat (Oman), Minggu (30/7).

Menurut Zainuddin, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebenarnya sudah relatif bagus. Yang harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan.

Baca juga : Hadapi Dua Tantangan, Industri Migas Harapkan Kebijakan Komprehensif

Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan dinilainya menggambarkan lemahnya pengawasan. Juga upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang.

"Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu disosialisasikan dengan baik,” tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.

Sementara itu Dr Endang Sri Rejeki, dosen Universitas Negeri Malang (UM) mengatakan, karut marut pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini harus segera dicari solusinya agar tidak terulang di masa mendatang.

Di antaranya adalah membuat sekolah negeri baru. Bisa juga dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi.

Baca juga : Peneliti CIPS Sarankan Penerapan Sistem Zonasi Dilakukan Bertahap

Misalnya, tidak seratus persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu.

Alternatif lain, menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu.

Sebelumnya viral diberitakan, Nadiem Makarim mengaku tiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi PPDB.

Dikatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu (sebelumnya) yaitu Muhadjir Effendy.

Baca juga : Ganti Menteri Nggak Bakalan Ubah Situasi

Nadiem pun mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Namun, ia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.

“Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,” kata Nadiem Makarim di pagelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).

“Tetapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan saya. Saya kena getahnya, setiap tahun karena zonasi. Tetapi saya merasa ini harus dilanjutkan karena penting,” ungkapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.