Legislator Dirundung Warga

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengaku pernah dirundung (bully) warga gara-gara persoalan jalan rusak di daerah pemilihannya. Bully itu didapatinya saat turun menyerap aspirasi masyarakat.

Hal tersebut dilontar­kan Mulyadi saat audiensi dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (GEMA ABAH) dan Gerakan Masyarakat Pa­rungpanjang Untuk Perubahan (GAMPAR) di Komisi V DPR, Jakarta, Senin (22/1). Warga Parungpanjang ini mengadukan jalan di daerahnya yang mengalami rusak berat, sehingga me­micu kemacetan dan kecelakaan.

Mulyadi memahami kemara­han dan kekecewaan masyarakat lantaran jalan daerah kurang mendapat perhatian dari Pemerintah daerah. Karena itu, dia berkomitmen memperoleh solusi permanen atas persoalan jalan Parungpanjang yang tak kunjung mendapat perbaikan.

Baca juga : Wow, Jersey Jadon Sacho Di Borussia Dortmund Langsung Laris Manis

Mulyadi tidak bisa menindaklanjuti keluhan warga di dapil­nya, jika hanya disalurkan saat menyerap aspirasi di lapangan. Apalagi jalan yang dikeluh­kan tersebut, merupakan jalan provinsi.

“Saya kan tidak bisa nyuruh-nyuruh kepala Dinas Bina Marga, tolong dong (jalan) diperbaiki. Karena tupoksi saya, mitra kerjanya adalah Kemen­terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka juga kan sudah bilang, sayangnya itu jalan provinsi,” ujarnya.

Makanya, sambung dia, dengan warga Parungpanjang mengadukan persoalan ini ke Komisi V DPR, dirinya punya kewenangan untuk menindak­lanjuti aspirasi masyarakat.

Baca juga : Sapa Ribuan Relawan Di Riau, Prabowo Disambut Antusias Warga

“Ini (jalan) kewenangan provinsi, tapi bisa saya bypass, jembatani. Dan rencananya, ini saya sampaikan saat ketemu gubernur besok,” jelasnya.

Mulyadi mengakui, persoalan jalan ini banyak dikeluhkan warga di Kabupaten Bogor. Bahkan gara-gara persoalan jalan ini, dirinya pernah di-bully saat menyerap aspirasi masyara­kat dan bahkan juga di media sosialnya.

“Saya di-bully habis-habisan di ruang medsos, di ruang as­pirasi saya. Jalan rumah sendiri hancur. Persoalannya, itu jalan kabupaten. Jadi kalau saya tele­pon Dirjen Bina Marga (Ke­menterian PUPR), tolong dong aspal jalan rumah aspirasi saya, bisa ditangkap KPK. Karena bisa jadi temuan bahwa APBN digunakan untuk membangun jalur kabupaten,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.