Starlink Mulai Beroperasi di Indonesia, Anggota DPR Ungkap Potensi Bahaya Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty meminta pemerintah bersikap adil dan konsisten atas mulai beroperasinya Starlink di Indonesia. Jika tidak, Evita khawatir dua-tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet di Indonesia berpotensi bangkrut, dan bahaya negara kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur komunikasi.

“Saya harap pemerintah mendengar juga suara operator kita di dalam negeri yang selama ini telah berpartisipasi dalam pembangunan telekomunikasi dan internet di Indonesia. Berikan mereka equal playing field dengan keadilan dalam pemberlakuan pemenuhan kewajiban masing-masing,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Evita mengaku heran, Elon Musk disambut bak raja, diberi karpet merah, dengan gampang diberikan market. Padahal Indonesia punya program satelit sendiri dan transformasi digital. Di sisi lain, sampai detik ini, walau terus dibujuk-bujuk untuk investasi Tesla di Indonesia, Elon Mask malah pilih negara lain.

Baca juga : Siap Jalani Tugas GovTech Indonesia, Peruri Bawa Spirit Baru Lewat Peluncuran Logo

Menurut Evita, sebagai pemain di industri internet, Starlink harusnya memenuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), aspek potensi interferensi, penerapan kebijakan perpajakan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek perlindungan dan keamanan data, serta aspek kedaulatan bangsa.

Evita mengingatkan, regulasi yang tidak cukup ketat terkait layanan internet satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator telekomunikasi lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki kemampuan besar. Terjadi juga persaingan yang tidak seimbang.

Jika biaya langganan Starlink turun drastis seperti yang direncanakan perusahaan, operator telekomunikasi lokal di Indonesia mungkin kesulitan bersaing dalam hal harga layanan internet. Hal ini dapat mengarah pada penurunan jumlah pelanggan yang beralih ke Starlink.

Baca juga : Pajero Indonesia Family Deklarasikan 6 Chapter Baru

“Ancaman-ancaman ini dapat berdampak negatif terhadap operator lokal di Indonesia, baik dari segi pendapatan, penetrasi pasar, maupun posisi bersaing dalam industri telekomunikasi domestik. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas, kerja sama dengan pemangku kepentingan, dan strategi bisnis yang adaptif,” sambung Evita lagi.

Pada bagian lain, Evita menyebut, ketergantungan pada layanan internet satelit seperti Starlink yang dioperasikan perusahaan asing dapat mengakibatkan negara kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur komunikasi, membatasi kemampuan untuk mengambil tindakan darurat atau koordinasi dalam situasi konflik.

“Semua alat sadap milik KPK, BIN, Polri, Kejaksaan akan tidak berguna karena tidak ada akses ke Starlink. Kemudian, kemungkinan campur tangan asing dalam operasional komunikasi, dan gangguan terhadap fungsi penting pemerintah dan militer dalam koordinasi dan respons darurat,” ucapnya.

Baca juga : Netizen Luar Negeri Iri Nih…

Tak hanya itu, ancaman akses yang tidak diinginkan negara asing terhadap infrastruktur satelit dapat mengakibatkan serangan siber seperti mata-mata atau penyalahgunaan data, yang dapat merugikan keamanan nasional. “Penggunaan layanan Starlink yang tidak mengikutsertakan NOC (Network Operation Center) dan NAP (Network Access Provider) lokal dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengantisipasi potensi ancaman keamanan siber,” sambungnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.