Kotak Tisu DPR Pun Impor

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Muhammad Husni menyesalkan rendahnya daya saing produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam negeri. Bahkan DPR untuk urusan kotak tisu saja, ternyata barangnya berasal dari China, bukan milik UMKM.

Husni mengatakan, persoalan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus menjadi perha­tian. Ternyata tidak mudah bagi UMKM untuk dapat mengan­tongi sertifikat SNI dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sementara, kantor BSN ini sangat terbatas, hanya ada di Jakarta, dengan lima kantor perwakilan di Indonesia.

“Kalau masalah anggaran (BSN) tidak ada masalah, cuma SNI ini. Saya melihat dari mu­lai pendaftaran sampai dike­luarkannya SNI ini memakan waktu yang begitu panjang. Dan ini rata-rata (dihadapi) untuk produk-produk lokal,” sesal Husni dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi dan UMKM, BSN, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia lalu memperlihatkan ko­tak tisu milik Kesetjenan DPR yang ada di depan mejanya. Kotak tisu yang masuk ke DPR ini merupakan buatan China. Dia mengaku tahu betul produk ini karena barang tersebut diproduksi produksi di Yiwu, Provinsi Zhejiang, China. “Mohon maaf pak, ini sudah puluhan tahun masuk kemari, tidak ada SNI-nya pak. Tidak ada,” tegasnya.

Baca juga : Buru Kemenangan Di Uji Coba Terakhir

Dia pun menyesalkan rendahnya daya saing produk lokal ini. Ironinya, produk-produk impor ini sangat gampang masuk ke Indonesia. “Jadi kita kadang-kadang mempersulit untuk bangsa kita sendiri, tapi barang-barang impor begitu gampang masuk ke tempat kita, tanpa ada proteksi apapun,” sesalnya.

Politisi Fraksi Gerindra ini lalu mengkritik kinerja BSN yang tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. “Jadi mohon maaf kalau saya baca pencapaian kinerja BSN tahun 2024, skema akreditasi ada 17, pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran kalibrasi 148, se­mentara negara kita 270 juta jiwa penduduknya. Tidak sebanding ini pak. Betul-betul tidak se­banding,” kritiknya.

Karena itu, dia mendorong BSN memperluas cakupan pelayanan untuk UMKM. Salah satunya, dengan menambah kantor-kantor perwakilan dari yang ada saat ini. “Jadi jangan lagi ada istilah, kalau bisa diper­sulit, kenapa harus dipermudah. Ini saya pikir tidak laku lagi pak. Artinya, kalau bisa dipermu­dah, jangan pernah dipersulit,” tegasnya.

Menurutnya, kotak tisu dari China ini hanyalah salah satu contoh kenapa daya saing produk dalam negeri sulit mengatasi produk-produk impor. Padahal sebagian besar produk-produk impor yang masuk ini, pajak dan bea masuknya sudah ditingkatkan. “Tapi apakah bapak pernah tahu, kalau banyak negara melakukan dumping Pak. Banyak negara melakukan restitusi pajak kalau dia bisa ekspor,” jelasnya.

Baca juga : Kebun Binatang Ragunan Dibikin Lebih Seru Dong

Husni mengatakan, China benar-benar menerapkan resti­tusi pajak hingga 12,5 persen untuk produk ekspornya. Dia mengaku tahu betul soal restitusi pajak di China ii, karena dulunya impor barang dari China.

“Barang-barang itu kalau bisa ekspor, 12,5 persen dapat restitusi. Berarti kalau dia jual barang dengan harga modal dia, dengan teknologi yang mohon maaf sampai hari ini kita belum sanggup bersaing, itu dia sudah untung 12,5 persen,” sebutnya.

Untuk itu, dia berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa ikut mendalami ini. Apalagi KPPU ini banyak berurusan dengan persoalan mengenai produk-produk mo­nopoli. “Karena kalau tergerus terus industri-industri kita dalam negeri, pengusaha-pengusaha kita dalam negeri, habis kita pak. Pangsa pasar kita 270 juta, luar biasa besarnya. Semoga ada pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan,” tambahnya.

Sementara Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo mengatakan, pihaknya sejak tahun lalu telah berkolaborasi dengan Ke­menterian Koperasi dan UMKM agar sertifikasi UMKM lebih efisien. “Jadi BSN menginte­grasikan diri ke dalam PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) supaya sertifikasi untuk UMKM bisa lebih mudah dan satu pintu,” kata Donny.

Baca juga : Tuchel Tolak Setan Merah?

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu, 12 Juni 2024 dengan judul Produk Lokal Sulit Bersaing Tanpa SNI, Kotak Tisu DPR Pun Impor

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.