Bappenas Orkestrator Pembangunan Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mengingatkan Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) agar berperan sebagai orkestrator program pembangunan nasional. Jika tidak, maka pelaksanaan pembangunan menjadi autopilot sehingga makin tidak karuan.

ANGGOTA Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, Bappenas di masa-masa yang akan datang harus lebih kelihatan peranannya. “Meski­pun sudah ada PP (Peraturan Pemerintah)-nya untuk sinkronisasi antara perencanaan dengan keuangan, tetapi penerapannya atau implementasinya masih menghadapi kendala,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Hendrawan merasakan betul ada keragu-raguan dari Bap­penas bahwa perencanaan pembangunan berjalan sesuai ha­rapan. Hal ini terlihat ketika Bappenas memproyeksikan pro­gram Pemerintah yang berjalan, dapat mengarahkan bangsa ini untuk keluar dari middle income trap. Karena secara matematis, diakuinya, sangat sulit.

“Tetapi Pak Menteri (Kepala Bappenas Suharso Monoarfa) masih memelihara optimisme, sehingga kami semua jadi opti­mis. Padahal secara matematis sangat berat, di tengah-tengah konstelasi geopolitik, konstelasi pertumbuhan ekonomi global yang mengalami banyak ken­dala,” ungkapnya.

Baca juga : Top, RI Lebih Terkendali Dari AS, Rusia Dan India

Makanya, sambung politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, sangat penting untuk menga­rahkan pembangunan ini sesuai perencanaan. Dia lalu meng­ingatkan slogan besar terkait pembangunan bahwa If you fail to plan, you plan to fail.

“Jika kita gagal merencanakan, sebenarnya itu identik dengan kita merencanakan untuk gagal. Itu sebabnya peran Bappenas ini harus diperkuat. Kalau Bappenas sebagai orkestrator program-program pembangunan tidak diperkuat, maka pembangunan kita menjadi autopilot, ke mana saja nggak karuan,” wantinya.

Hal ini, lanjut Hendrawan, terbukti dengan adanya keluhan terhadap situasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini. Di mana Pemerintah akhirnya menunjuk pe­jabat pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, setelah Bambang Susantono mundur dari jabatan­nya sebagai penanggung jawab pembangunan di IKN.

“Bayangkan kepala otoritanya saja mundur karena blueprint-nya bisa berubah-ubah. Apa yang sudah direncanakan oleh Bappenas tiba-tiba tidak di­jalankan. Ada inisiatif-inisiatif baru yang nongol seenaknya,” kritiknya.

Baca juga : Bulog Jajaki Kerja Sama Pangan Dengan Kamboja

Sementara Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit menilai, tak ma­salah seberapa besar usulan anggaran Kementerian PPN/Bappenas untuk Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran (RKP/RKA) tahun 2025. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran tersebut nantinya dapat benar-benar di­manfaatkan dengan baik.

“Besar-kecil itu relatif, tapi yang penting bagi kita adalah peran Bappenas yang sangat strategis itu yang harus yang harus nyata Pak yang harus ter­lihat,” tegas Dolfie.

Dolfie menilai, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 di pasal 5 tersebut, membuat kebingungan di dalam APBN transisi. Karena itu, RPJP yang baru mesti dipertegas saja bahwa APBN transisi itu hanya berisi­kan belanja-belanja rutin.

“Jangan seperti sekarang bingung yang lama ingin cawe-cawe, yang baru juga punya program baru, bentrok. Akhirnya defisit dibuat besar untuk menam­pung kedua pihak,” tambahnya.

Baca juga : Retno Lobi Finlandia Segera Akui Palestina

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan realisasi anggaran kementerian yang dipimpinnya untuk tahun 2024 adalah sebesar 2,16 triliun 166 miliar. Realisasinya telah men­capai Rp 1,05 triliun atau, 48,6 persen dari total APBN. Na­mun demikian, terdapat blokir anggaran sebesar Rp 329,6 miliar atau 16,7 persen dari Ke­menterian Keuangan.

“Pertama, yang terkait dengan pengembangan pesaat N219 Amphibi dan juga mengenai Automatic Adjustment. Dan nilainya semua adalah Rp 329 miliar,” terangnya.

Sementara untuk alokasi APBN Tahun 2025, dijelaskan Suharso, berdasarkan program, antara lain, program perenca­naan pembangunan nasional, rupiah murni Rp 990 miliar, rupiah murni pendamping Rp 3 miliar, pinjaman Rp 35 miliar, dan Hibah Rp 102 miliar. Total Rp 1.13 triliun. Sedangkan untuk program dukungan manajemen, yakni belanja pegawai peme­liharaan rutin sekitar Rp 839,5 miliar. Untuk jenis belanja, pagu untuk belanja pegawai Rp 291 miliar, belanja barang Rp 1,48 miliar dan belanja modal Rp 195 miliar.

Adapun untuk RKA/RKP Tahun 2025 untuk target indi­kator kinerja utama tahun 2025 adalah integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, efektivitas pengendalian pembangunan nasional. Lalu, kebijakan pem­bangunan nasional yang inovatif dan indikator indeks reformasi birokrasi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.