Ayo Bersatu Bahas Pendidikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi X DPR membuat Panitia Kerja (Panja) mambahas persoalan sektor pendidikan, utamanya soal pembiayaan. Panja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi berguna untuk mendongkrak kualitas pendidikan anak bangsa.

ANGGOTA Komisi X DPR Putra Nababan mengatakan, pi­haknya mengundang para pakar pendidikan di Panja ini. “Yang paling penting adalah output (rekomendasi) dari Panja biaya pendidikan ini,” kata Putra di Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Putra berharap, fakta-fakta yang selama ini sudah sangat di­rasakan dan dilihat oleh Komisi X DPR dapat dielaborasi dengan pemikiran para pakar pendidikan yang telah diundang masukan­nya di dalam rapat Panja.

Salah satunya, terkait adanya dana di bendahara umum negara dan juga dana-dana lain sebesar Rp 52 triliun, yang harusnya bisa digelontorkan untuk ke­pentingan pendidikan. Namun tidak pernah digunakan selama 4 tahun terakhir ini.

Baca juga : Judol Meningkatkan Angka Kemiskinan Masyarakat

Selain itu, juga terkait Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang ternyata setelah dicek ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak memiliki pelaporan yang jelas. Padahal jumlah dana terse­but sangat besar, Rp 350 sekian triliun.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan pentingnya rekomendasi Panja Pembiayaan Pendidikan ini menghasilkan satu keputusan yang dapat menyatukan semua pihak, baik Pemerintah, DPR, dan pihak terkait lainnya.

Dia lalu menceritakan pengalaman kunjungan kerjanya ke Finlandia, salah satu negara di Eropa yang terbilang sukses pen­didikannya. Ada 9 partai politik di sana, baik itu pendukung Pemerintah maupun oposisi, semuanya bersatu ketika berbicara tentang pendidikan.

“Saya sempat terpukau tapi tidak lama, karena saya juga ingat, tahun 2000 sekian, kita juga bersatu untuk pendidikan 20 persen. Kita sama, sepakat semuanya. Bahkan itu sudah masuk dalam konstitusi negara kita 20 persen,” katanya.

Baca juga : Semoga Langkah Bulog Bisa Tekan Impor Beras

Yang jadi masalah, 20 persen pendidikan ini tidak transparan, njelimet dan tidak memberikan sepenuhnya untuk rakyat Indo­nesia.

Makanya, dia mengingat­kan, DPR sebagai pembuat undang-undang memberikan rekomendasi panja berguna buat pemerintahan periode berikutnya.

Dia lalu mencontohkan solusi pengambilan kebijakan di Singapura yang benar-benar mengacu pada data dana riset. Bahkan Singapura, walau cuma negara kecil, namun sangat rajin belajar dari pengalaman negara lain.

Putra bilang, pihaknya harus riset untuk mengetahui, what would be the next challenge, tantangan Singapura berikutnya apa. Mereka sampai kayak gitu. Jadi semua problematik yang ada di Indonesia, mereka sudah lewati.

Baca juga : Kapolri Jamin Institusinya Profesional Dan Transparan

“Mereka sudah tahu jalan keluarnya, solusinya. Seka­rang tugas mereka, tantangan mereka adalah mencari kemung­kinan tantangan berikutnya apa,” ujarnya.

Untuk itu, dia mendorong agar isi argumen rekomendasi dalam Panja Pembiayaan Pendidikan ini benar-benar tegas, terang benderang, dan bisa dipahami masyarakat. Yang lebih penting, dapat menggerakkan komisi-komisi lain, fraksi-fraksi lain di DPR bahwa untuk pendidikan, DPR satu dan bersepakat.

Saat ini adalah kesempatan bagus sekali buat DPR untuk memberikan argumentasi yang sangat kuat.

“Tendangan yang sangat kuat, pukulan terakhir dari komisi kita, untuk bisa menggugah kita-kita yang ada di DPR semuanya dan Pemerintah khususnya, serta Pemerintah Daerah,” pungkas­nya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.