Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, mendorong Pertamina segera merampungkan target pelaksanaan program digitalisasi SPBU yang sudah dimulai sejak 2018. Deddy menerangkan, program digitalisasi SPBU diperlukan untuk mengetahui distribusi BBM, khususnya yang bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Program ini juga sesuai dengan visi Presiden Jokowi mengenai keberlanjutan harga BBM satu harga.
“Ini penting untuk segera dirampungkan targetnya. Digitalisasi SPBU perlu untuk mengetahui jumlah bahan bakar minyak bersubsidi didistribusikan tepat sasaran,” kata Deddy, Kamis (31/1).
Anggota Panja BUMN Energi itu menyampaikan, program digitalisasi SPBU itu perlu segera dilaksanakan, khususnya untuk yang berdekatan dengan kawasan industri, pertambangan, dan bisnis skala besar lainnya. Sebab, di daerah-daerah tersebut sering terjadi kelangkaan BBM. Seperti yang terjadi di Kalimantan Utara, Sulawesi, dan daerah lainnya.
Baca juga : Dompet Dhuafa Luncurkan Aplikasi Barzah
Deddy menerangkan, kelangkaan BBM itu dipicu beberapa hal. Di antaranya dugaan adanya kecurangan karena BBM bersubsidi di SPBU dijual untuk kebutuhan industri. Efek domino dari kelangkaan BBM itu sangat merugikan masyarakat karena mengganggu produktivitas dan laju perekonomian rakyat.
“Kelangkaan BBM itu mengakibatkan rakyat harus rela mengantre panjang, bahkan menginap untuk mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM juga menyebabkan angkutan umum dan truk pengangkut produksi rakyat tidak bergerak, sehingga seringkali rusak di lapangan. Jadi, efek dominonya sangat terasa di daerah dan sungguh merugikan,” lanjut Deddy.
Deddy yakin, program digitalisasi SPBU itu akan memudahkan Pertamina menekan kebocoran. Karena dapat dikontrol dengan baik. Jika kebocoran dapat ditekan, kinerja Pertamina akan lebih efisien dalam hal laba dan melayani kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Komisi VII Pelajari Anjloknya Laba Di Sektor Tambang
“Banyak laporan soal solar bersubsidi di SPBU sering dijual ke industri. Jika benar BBM bersubsidi itu dijual ke industri, tentu saja mengurangi laba Pertamina dan menguntungkan segelintir pemburu rente,” ungkap Deddy.
Rencana pelaksanaan program digitalisasi SPBU Pertamina ini muncul sejak 2018, namun belum terlaksana secara optimal. Dari target menjangkau 5.518 SPBU, hingga 12 Desember 2019 baru 2.539 SPBU.
Pilot project digitalisasi SPBU ini dimulai di 10 SPBU pada 3 September 2018. Di antaranya adalah SPBU di Tol Cipali arah Bandung dan SPBU di Fatmawati, Jakarta Selatan. “Dengan digitalisasi, jadi bisa lebih mudah memantau berapa BBM yang dibeli SPBU, berapa yang dijual, sisa stok berapa. Jadi monitoringnya lebih jelas dan bisa menekan peluang terjadinya kecurangan,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga : Jokowi Tantang DPR Rampungkan Revisi 79 UU dalam 100 Hari
Program ini bekerja sama dengan Telkom yang memasang sensor pada tangki pendam di SPBU dan pada keran penyaluran BBM dari dispenser hingga ke pipa pengisian. Sensor ini bisa dijalankan dengan teknologi 3G jika di lokasi SPBU tidak tersedia teknologi 4G. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
