Dark/Light Mode

Putu Supadma Rudana: Jangan Maknai Lockdown Berlebihan

Selasa, 17 Maret 2020 12:20 WIB
Putu Supadma Rudana (Foto: Istimewa)
Putu Supadma Rudana (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Jumlah pasien positif terjangkit Virus Corona di Indonesia bertambah menjadi 134 orang per Senin (16/3). Artinya, ada peningkatan 17 kasus dibandingkan Minggu (15/3) yang berjumlah 117 kasus positif.      

Anggota Komisi VI DPR, Putu Supadma Rudana, mengusulkan agar lockdown segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena melihat perkembangan pandemi virus corona yang semakin ganas penyebarannya. Ia melihat, beberapa negara telah melakukan lockdown. Yang terbaru adalah Malaysia yang melakukan lockdown hingga 31 Maret dan Prancis selama 15 hari. 

"Saya melihat, social distancing kurang efektif. Yang terjadi malah ada keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi. Antrean yang menumpuk, masyarakat yang diliburkan malah pergi berlibur, perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya. Ini artinya, pemerintah tak bisa mengontrol masyarakatnya untuk melakukan 'perang dengan corona'. Saran saya, segera lockdown, saya tidak tidak rela jika Presiden, Wapres, dan Menteri lainnya juga terkena corona," ujar Putu, melalui keterangannya, Selasa (17/3).    

Baca juga : Indonesia Harus Segera Tetapkan Lockdown dan Darurat Nasional

Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini, lockdown jangan dipahami secara berlebihan. Sebab, lockdown mempunyai 3 kategori, yaitu total lockdown, partial lockdown, local lockdown.      

Pertama, total lockdown. Ini seperti yang dilakukan di Spanyol, Perancis, dan kondisi Eropa. Total lockdown menyerupai shutdown. Pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah. Keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok. Itu pun sangat dibatasi jumlahnya per keluarga. 

Kedua, partial lockdown. Ini sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia. Sekolah ditutup, perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja di rumah, penutupan tempat tempat hiburan dan tempat keramaian seperti Pemprov DKI menutup Ancol, Kota Tua, Museum, dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak.       

Baca juga : Pacu Ekspor Buah dan Flori, Kementan Bangun Kawasan Berdaya Saing

Ketiga, local lockdown. Ini bisa dimaknai sebagai kondisi ketika perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian dengan hanya di rumah, satu kawasan di lockdown, satu desa di lockdown, ataupun satu area di lockdown. "Jadi, pemerintah jangan over reaction dengan kata lockdown," ucap politisi muda Partai Demokrat ini.       

Menurut Putu, ketiga kategori lockdown tadi memerlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu contoh DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Sebelumnya, koordinasi agak lemah sehingga masyarakat dirugikan. "Di sinilah peran Presiden menjadi dirijen agar melakukan orchestrasi nasional dalam menangkal pandemi corona ini," ucap Putu.        

Sebuah film dokumenter berjudul "The Lockdown: One Month in Wuhan" yang diunggah 2 pekan lalu di Youtube sudah ditonton 7,7 kali. Ini bisa menjadi salah satu referensi bagi dunia bagaimana gambaran infrastruktur, aspek sosial, roda ekonomi, konteks lokal, dan lain-lain saat melakukan lockdown. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.