Dukung Kebijakan Larang Mudik, LaNyalla Ingatkan Bansos Jangan Lupa Turun

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Presiden Jokowi yang melarang mudik Lebaran di tengah pandemi Covid-19 mendapat dukungan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. 

Menurut LaNyalla kebijakan larangan mudik bertujuan mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah tujuan pemudik. Kebijakan ini juga dirasa tepat di tengah protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia.

Baca juga : Larangan Mudik, KAI Daop 1 Batalkan Semua KA Jarak Jauh dan KA Lokal

“Hanya saja, saya mengingatkan Kemensos dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga pemerintah daerah untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak,” tandas LaNyalla di Jakarta, Rabu (22/4). 

Menurut LaNyalla mereka yang tidak bisa mudik namun menjadi korban PHK atau mereka yang kesulitan secara ekonomi harus tetap mendapat prioritas untuk tetap dapat bertahan hidup di kota. 

Baca juga : MPR Mendukung Penuh, Larangan Mudik Diharapkan Efektif Cegah Penularan Covid-19

“Ini menyangkut kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Terutama mereka yang hidup di kota besar, yang harus tetap membayar uang sewa kos dan kebutuhan pokok,” urainya.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, kebijakan pelarangan mudik juga dianggap tepat. Ia meyakini, larangan ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonom di daerah, khususnya konsumsi rumah tangga. Mengingat di daerah juga berlaku PSBB dan protokol kesehatan.

Baca juga : Larangan Mudik, Bukti Nyata Perlindungan Untuk Desa

“Sehingga Lebaran di kampung pun tidak akan di isi dengan acara-acara seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Apalagi situasi ekonomi sedang susah. Kalaupun ada pemudik yang ke daerah, kemungkinan juga tidak membawa uang untuk dibagi-bagi, karena sebelumnya sudah terdampak secara ekonomi,” papar peraih 2,2 juta suara pemilih itu. 
 
Dengan diterapkannya larangan mudik, lanjutnya, pemerintah diminta gencar  menyosialisasikan keputusan tersebut. Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi, serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya.  [KRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.