LaNyalla: Jokowi Jangan Ragu Ubah Kebijakan Yang Kurang Pas

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk penanganan wabah corona. Namun ada beberapa program yang disorot masyarakat karena dinilai kurang pas. Salah satunya adalah soal kartu Prakerja. 

Karena itu Ketua DPD LaNyalla Mahmud Matalitti meminta Presiden untuk tidak ragu melakukan evaluasi terhadap program-program yang dirasa belum tersebut. 
  
Hal ini diutarakan LaNyalla usai bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemantauan situasi lapangan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. 

“Saya sengaja tetap turun ke lapangan, untuk melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu masyarakat,” jelas LaNyalla di Surabaya, Senin (27/4).

Baca juga : Tangani Covid-19, Pemkab Taput Kembali Usulkan Penambahan APD Ke Pusat

Dikatakan LaNyalla, program yang paling banyak disorot masyarakat adalah kartu prakerja. Program ini sebenarnya sangat tepat dan pas, apabila diterapkan dalam situasi normal. Karena konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru. Tetapi menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19. 

Alasannya, karena hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang kolaps, daya beli masyarakat turun, PHK di mana-mana. 

“Orang butuh uang untuk makan. Sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi. Nah mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau dirumahkan,” tukas LaNyalla.

Baca juga : TelkomGroup Sumbang 44 Ventilator Ke Yayasan BUMN

Karena itu, wajar apabila biaya program kartu prakerja dengan total alokasi Rp 20 trilyun dipertanyakan masyarakat. 

Sekadar info, rincian biaya kartu prakerja sebagai berikut. Untuk pelatihan online Rp 5,6 trilyun, biaya insentif Rp 13,45 trilyun, dan biaya survei Rp 840 milyar. 

“Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan oleh pemegang kartu prakerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah. Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Substitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka,” tandas orang nomor satu di DPD RI itu.

Baca juga : Kang Emil: Penyaluran Bansos Covid-19 di Jabar Akan Dievaluasi

Apalagi sambung LaNyalla, dana penanggulangan Covid-19 Rp 405,1 trilyun yang disediakan pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain. 

“Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas, seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya. Bayangkan biaya survei Rp 800 milyar. Angka ini besar lho kalau  dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu,” tutur pendiri Yayasan LaNyalla Academia itu. [KRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.