DPD Dorong Pemerintah Fokus Atasi Pandemi dan Krisis Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Para senator mengapresiasi kerja keras pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 yang diikuti krisis ekonomi. Namun harus ada keseimbangan penanganan antara krisis kesehatan dan ekonomi.

Senator juga seirama dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan soal semua pihak untuk bersatu menghadapi pandemi dan krisis ekonomi. “Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi di Surabaya, Jawa Timur. Sekarang, kita harus punya perasaan yang sama, yaitu kita sedang dalam krisis kesehatan dan ekonomi,” ujar Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Teras Narang melalui keterangan tertulisnya, kemarin. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia berada pada kondisi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Sebelum masuk ke urusan kesehatan, saya ingin mengingatkan tentang urusan ekonomi. Kemarin, saya mendapat informasi bahwa krisis ekonomi global betul-betul nyata, benar dan semua merasakan,” ujar Jokowi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), kemarin. 

Baca juga : Dapat Dana Segar Dari Pemerintah, BRI Fokus Ke UMKM

Teras mendorong seluruh elemen bangsa menyikapi ajakan Presiden sebagai sebuah seruan kewaspadaan sekaligus kerja sama. Utamanya, kerja sama dalam mencegah dan mengatasi pandemi Covid-19, serta dampak krisis ekonomi yang ditimbulkan. 

Teras menambahkan, membesarnya biaya penanganan Covid-19 perlu dilihat sebagai besarnya tantangan perekonomian ke depan. Sebab, dana penanganan Covid-19 yang sebelumnya Rp 405,1 triliun terus mengalami perubahan, bahkan sempat meningkat menjadi Rp 642,17 triliun dan bergerak menjadi Rp 695,2 triliun. “Ini indikasi, dampak Covid-19 serius. Karenanya, seluruh pihak harus gotong royong mengatasi pandemi, sekaligus efi¬siensi nasional untuk mencegah negara masuk ke jurang krisis ekonomi,” tegas mantan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) ini. 

Lebih lanjut, Teras mengajak seluruh elemen bangsa untuk memprioritaskan upaya penanganan Covid-19, mencegah krisis ekonomi dan menahan berbagai kepentingan politik. Menurutnya, persatuan dan gerakan efisiensi nasional perlu dilakukan lewat refocusing dan realokasi anggaran yang lebih ketat untuk memberi ruang lebih pada pemerintah dalam mengatasi situasi berat ini. 

Baca juga : Sikomandan, Jurus Jitu Pemerintah Untuk Tingkatkan Populasi Sapi Perah Nasional

Teras juga mendorong seluruh elemen bangsa untuk menempatkan keselamatan rakyat dan negara, menunda berbagai program yang berpotensi menambah belanja negara. Salah satunya, menunda Pilkada 2020 hingga kuartal pertama tahun 2021, agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang kontraproduktif dengan kepentingan mengatasi pandemi dan krisis ekonomi. 

“Mari kita bersatu dan bersepakat, dari pusat sampai ke desa desa. Sekata dengan bapak Presiden. Mari kita sepakati penundaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020, setidaknya hingga akhir kuartal pertama tahun 2021. Terlebih, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 membutuhkan tambahan biaya, karena dilakukan di tengah situasi pandemi,” urai dia. 

Teras menilai, pernyataan Presiden di Surabaya juga menyiratkan, manajemen krisis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. “Perhatian dan sikap Presiden Jokowi di Surabaya, dibaca sebagai ajakan bersatu untuk mengutamakan keselamatan rakyat, fokus pada penanganan pandemi yang sejalan dengan upaya mencegah krisis ekonomi. Jangan sampai, ajakan untuk kepentingan bersama ini tidak sinkron, dan tidak terkoordinasi dengan baik,” tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.