Program Kartu Prakerja Kudu Ditangani Kementerian Teknis

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menilai kebijakan pemerintah menghentikan program pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja sudah tepat. Disarankan, program pelatihan ini diserahkan kepada kementerian teknis. Bukan lagi ke Manajemen Kartu Prakerja.

Ketua Fraksi Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pengalihan program ke kementerian teknis itu agar tidak lagi mengundang kontroversi di masyarakat.

“Saya pikir kebijakan pemerintah menghentikan program pelatihan online menuju offline dalam Kartu Prakerja sudah tepat. Itu merupakan langkah rasional yang bisa diterima publik secara keseluruhan,” kata Ahmad Ali, kemarin.

Baca juga : DPR Kecewa Banyak Program Bantuan Ke Petani Terhambat Karena Birokrasi

Sebagaimana diketahui, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menghentikan seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan Kartu Prakerja yang ditawarkan mitra platform digital. Keputusan ini diambil karena paket pelatihan tidak efektif.

Keputusan ini secara resmi di umumkan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja melalui surat bernomor S148/Dir eks/06/2020. Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut Rekomendasi KPK.

KPK menemukan, program senilai Rp 20 triliun bermasalah karena penunjukan delapan perusahaan platform, mitra Kartu Prakerja tidak melalui meka nisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ).

Baca juga : KPK: Belum Ada Kerugian dalam Program Kartu Prakerja

Delapan perusahaan ini adalah Ruangguru, Bukalapak, Sisnaker, Mau Belajar Apa, Pintaria, Sekolahmu, Tokopedia, dan Pijar Mahir.

Ke delapan perusahaan ini menerima biaya Rp 1 juta per peserta dari keikut sertaan 5,6 juta penerima manfaat Kartu Prakerja. Sehingga diper kirakan penyedia jasa pelatihan ini menerima value sebesar Rp 5,6 triliun.

Sementara, KPK menemukan 89 persen dari materi pelatihan yang disediakan dalam program Kartu Prakerja banyak tersedia melalui jejaring internet dan gratis. Dalam poin rekomendas inya, KPK menyarankan imple mentasi program Kartu Prakerja diserahkan ke Kementerian yang relevan yaitu Kementerian Ketenagakerjaan mengingat infrastruktur yang sudah tersedia di sana.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.