Dewan Pers

Dark/Light Mode

Divestasi Saham Freeport Clear

PDIP Tak Gentar Dengan Rencana Gerindra Cs Bikin Pansus

Sabtu, 23 Februari 2019 05:04 WIB
Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon (Foto Istimewa)
Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon (Foto Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai-partai oposisi di DPR tengah mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk meneliti divestasi 51 persen saham Freeport. PDIP, sebagai pimpinan partai koalisi Pemerintah, tak gentar dengan rencana itu. PDIP yakin, proses divestasi saham Freeport tak bermasalah. 

Selama ini, pihak oposisi memang terus mengorek-ngorek dan mencari celah di balik keberhasilan Pemerintah menguasai separuh lebih saham Freeport. Mereka makin bersemangat setelah ada pernyataan dari Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini menjadi bagian dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, yang menyebut ada pertemuan rahasia antara Presiden Jokowi dengan Bos Freeport James Moffet pada 6 Oktober 2015.

Anggota Fraksi PDIP DPR Effendi Simbolon tak mempermasalahkan keinginan pihak oposisi itu. "Ya kalau masih ada yang diragukan dalam perjanjian yang ditandatangani kemarin, ya bisa saja dibuat (Pansus). Ada Pokja atau Pansus atau dalam lingkup Komisi juga bisa dilakukan, kalau memang masih dirasakan ada yang belum jelas," ucap Simbolon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : FBI Vs Trump Makin Dingin

Simbolon melihat, ucapan Sudirman Said itu hanya ingin menyudutkan Jokowi. Namun, dia tidak khawatir. Sebab, pernyataan tersebut sebenarnya sudah terbantah oleh hasil wawancara Sudirman sendiri di Majalah Tambang, saat yang bersangkutan masih menjabat Menteri ESDM. Namun, kalau partai-partai oposisi masih keukeuh mau melakukan verifikasi, pihaknya tak akan menghalang-halangi. "Kalau masih diperlukan verifikasi, ya silakan saja dibentuk Pansus atau Panja atau apapun untuk dilakukan audit," ucapnya. 

Untuk proses divestasi saham Freeport, dia memastikan sudah clear. Divestasi tersebut juga menjadi keberhasilan pemerintahan Jokowi. Dengan keberhasilan itu, kini Indonesia menjadi pengendali di Freeport.

"Sejauh ini kan enggak ada yang harus dipertanyakan lagi. Tapi, kalau (oposisi) masih ada yang perlu dibuka jelas, silakan saja bentuk Pansus," tantangnya.

Baca Juga : RUU Koperasi Bisa Disahkan Setelah Reses

Soal pertemuan Presiden Jokowi dengan James Moffet, Simbolon memastikan hal itu sah. Tidak ada istilah diam-diam atau setengah kamar dalam pertemuan itu. Apalagi, Sudirman juga diajak ke pertemuan itu.

"Pertemuan itu seolah-olah menjadi misteri, seakan-akan menjadi deal-deal di belakang layar, setengah kamar. Itu kan bayangan muncul ke publik sebagian seperti itu. Padahal, pertemuan yang benar hanya izin untuk ekspor konsentrat dalam bentuk bulk, hasil dari smelter. Itu konteks dari surat yang diterbitkan Sudirman Said (7 Oktober 2015, sewaktu masih menjabat Menteri ESDM)," jelasnya.

Anggota Fraksi PPP DPR Syaifullah Tamliha menyatakan hal yang sama. Kata dia, tidak ada yang menyimpang dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan James Moffet.

Baca Juga : Ara: Persatuan Bangsa Tak Boleh Kalah Sama Kompetisi Pemilu

“Yang berhak menentukan rapat ini tertutup atau tidaknya, Presiden. Beliau bisa lakukan itu kepada siapa saja dan nanti yang umumkan,” ungkap Tamliha.

Soal pernyataan Sudirman, Tamliha menduga hal itu didorong karena hubungan yang kurang baik. Setelah kena reshuffle kabinet, Sudirman memang berbalik dan banyak mengkritik pemerintahan Jokowi. “Memang hubungan dia (Sudirman Said) dengan Presiden kurang baik hingga sekarang. Akhirnya sering mengkoreksi Presiden,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Anggota Fraksi Gerindra Gus Irawan Pasaribu menyebut, pembentukan Pansus diperlukan untuk mengusut kejanggalan dalam proses divestasi saham Freeport. “Rasanya perlu (dibentuk Pansus). Itu (pernyataan Sudirman) merupakan hal yang baru diungkapkan ke publik," kata Ketua Komisi VII DPR ini. [ONI]