RAPBN 2021, Pemulihan Ekonomi Harus Prioritaskan Masyarakat Menengah Bawah

RM.id  Rakyat Merdeka - RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan Rapat Paripurna DPR 14 Agustus 2020 secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural. Tujuannya, meningkatan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transfromasi digital, serta yang tak kalah penting mengantisipassi perubahan demokgrafi. Dengan modal itu semua, ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Target pertumbuhan tersebut sesungguhnya memang berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi, dan sumber daya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.

Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat A Muhaimin Iskandar menilai, RAPBN 2021 sesungguhnya cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Hanya, kebijakan-kebijakan fiskal 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

Baca juga : Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Kinerja Pelaksanaan APBN

“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami. Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset,” tegas Gus AMI, sapaan Muhaimin di kalangan PKB.

Muhaimin menegaskan, pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia. Pengarusutamaan pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan. “Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” imbuh Ketum PKB ini.

Baca juga : Puan: HUT RI Momentum Tingkatkan Persatuan Dan Gotong Royong

Muhaimin mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, salah satunya diperuntukkan  bagi skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun. Selain itu, untuk dukungan UMKM sebesar RP 48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun. Menurut Muhaimin, dengan anggaran sebesar itu, masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak penerima manfaat. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi klaster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.

“Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemerawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi,” pesannya.

Baca juga : Hadir Di Istana Pakai Tekuluk Bai Bai, Puan Dipuji Warganet

Dia juga menekan pentingnya pengawalan secara khusus anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 104,2 triliun. Menurut Muhaimin, soal keberpihakan negara dalam soal ketahanan pangan ini penting. Hal ini karena sektor pangan adalah satu-satunya sektor yang dapat diandalkan sebagai penyelamat ekonomi nasional. "Negara yang baik ketahanan panganya tidak akan mengalami resesi. Rumusnya, sebagai negara agraris, ia harus fix dulu soal pertaniannya, baru indusrti, baru kemudian jasa."
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.