Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Komisi VIII Setujui Anggaran Kemensos 2021 Rp 92,8 Triliun

Selasa, 15 September 2020 07:58 WIB
Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras (keempat kanan) dan para pejabat Eselon I Kemensos foto bersama Ketua Komisi VIII DPR  Yandri Susanto (tengah), Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb  Ace Hasan Syadzily (ketiga kiri) usai RDP  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Foto: Istimewa)
Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras (keempat kanan) dan para pejabat Eselon I Kemensos foto bersama Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto (tengah), Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb Ace Hasan Syadzily (ketiga kiri) usai RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Untuk Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos), memperkuat Asistensi Rehsos (atensi) di UPT yang menangani 5 klaster sasaran dan sarana prasarana balai Rehsos. Untuk Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan Redesign Kube menjadi Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) dan Puskesos.

Sementara itu, BP3S pada tahun 2021 akan mulai melakukan pembangunan gedung Poltekesos Bandung yang telah disiapkan mulai 2018 dan Itjen akan meningkatkan pengawasan dan pendampingan program termasuk tindak lanjut hasil pengawasan.

Baca juga : Puan Maharani : DPR Dukung Penguatan Bidang Maritim

Lebih lanjut, Hartono menyatakan, Kemensos memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam Pagu Anggaran TA 2021, dialokasikan sebesar Rp 1,3 triliun untuk Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesos, sebagai bagian penyempurnaan DTKS.

Dalam pengelolaan DTKS, pada tahun 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin/rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah. “Persentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” kata Hartono.

Baca juga : Cegah Penusukan Ulama, PKS: RUU Perlindungan Ulama Penting

Usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat dukungan luas dari segenap anggota Komisi VIII. Dengan kualitas DTKS yang baik, diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektivitas program.

Di bagian lain, Ditjen PFM menjelaskan tentang bantuan sosial yang masih akan berkesinambungan untuk merespons dampak pandemi pada 2021. Ditjen PFM masih akan menyalurkan Bansos Tunai dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM di 34 provinsi, termasuk di DKI Jakarta. [TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.