PKS Setuju Bio Farma Dapat PMN Rp 2 Triliun Buat Vaksin Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 35,18 triliun yang ditetapkan dalam Postur Sementara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi keuangan negara saat ini. 

Hal ini disampaikan oleh anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS, Rofik Hananto merespon penetapan Postur Sementara RAPBN yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, suharso Monoarfa, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly serta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (11/09).

Proposal PMN yang diajukan pemerintah dalam rapat panitia kerja (Panja) asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan, di Banggar DPR, sangat prematur, tidak dilengkapi dengan data dan kinerja keuangan BUMN yang akan diusulkan untuk menerima PMN. 

Baca juga : Komisi IV Sentil Pemborosan Anggaran Badan Karantina

“Kami belum bisa menerima penjelasan yang kurang lengkap tersebut, karena ini menyangkut alokasi anggaran yang besar, apalagi kita sedang menghadaapi situasi yang tidak menentu pada tahun 2021 nanti,” jelas Rofik.

Lebih jauh Rofik menyampaikan, khusus untuk BUMN Biofarma yang mengajukan PMN sebesar Rp 2 triliun, masih bisa dimaklumi, karena akan digunakan untuk penguasaan platform teknologi vaksin, terutama untuk vaksin Covid-19. 

Tetapi bagi BUMN lain yang tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional, belum bisa kita terima, sebelum melihat kinerja keuangan perusahaan, rencana pengembangan bisnis korporasi untuk peningkatan deviden, dan bagaimana kontribusi BUMN tersebut selama ini terhadap perekonomian nasional. 

Baca juga : Revisi UU Otsus Papua, Mendagri Diminta Buka Dialog, Termasuk Dengan Kelompok Ekstrem

“Kami berharap pemerintah bisa melengkapi data dan informasi terkait dengan BUMN yang diusulkan sebagai penerima PMN,” kata Rofik dalam keterang tertulisnya kepada RMCo.id, Sabtu (12/9).

Khususnya, rencana pemerintah yang akan menyuntikkan PMN ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun tahun depan. 

Sebagaimana diketahui, bahwa PT BPUI adalah induk perusahaan dari Asuransi Jiwasyara yang sedang bermasalah sangat pelik dan Panja DPR Komisi III dan VI terkait Jiwasraya pun belum berjalan. 

Baca juga : DPR Apresiasi Peningkatan Kualitas Kerja Eselon I Kementan

“Pemerintah harus melihat apakah BUMN itu sudah layak mendapatkan suntikan PMN atau tidak. Sehingga APBN yang dialokasikan tetap bisa dipertanggung jawabkan dalam upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas Rofik. [FIK]  

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.