Dark/Light Mode

Komisi VIII Setujui Anggaran Kemensos 2021 Rp 92,8 Triliun

Selasa, 15 September 2020 07:58 WIB
Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras (keempat kanan) dan para pejabat Eselon I Kemensos foto bersama Ketua Komisi VIII DPR  Yandri Susanto (tengah), Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb  Ace Hasan Syadzily (ketiga kiri) usai RDP  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Foto: Istimewa)
Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras (keempat kanan) dan para pejabat Eselon I Kemensos foto bersama Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto (tengah), Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb Ace Hasan Syadzily (ketiga kiri) usai RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi VIII DPR mendukung penuh usulan anggaran yang disampaikan masing-masing Unit Kerja (UKE) Eselon I Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), dibahas usulan anggaran Kemensos dimana Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp 92,817 triliun.

Dalam paparan dan pengantarnya pada RDP yang digelar di Senayan, kemarin. Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyampaikan, Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 92,817 triliun tersebut, alokasi anggaran terbesar masih difokuskan kepada prioritas nasional dalam program perlindungan sosial mencapai Rp 91 triliun atau 98,04 persen, selebihnya untuk dukungan manajemen. “Dari anggaran untuk perlindungan sosial tersebut tersebar di masing masing unit kerja Eselon I,” kata Hartono Laras.

Berita Terkait : Puan Maharani : DPR Dukung Penguatan Bidang Maritim

Dalam penjelasannya, masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan alokasi dan penggunaan anggran, di dalamnya tercermin untuk merespons dampak pandemi Covid-19 dan penguatan program yang tertunda.

Seperti Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) akan menganggarkan program Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2021, di samping program kartu sembako.

Berita Terkait : Cegah Penusukan Ulama, PKS: RUU Perlindungan Ulama Penting

Sementara, untuk Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), melanjutkan Program Keluarga Harapan dan menambah cakupan komponen Program Keluarga Harapan (PKH).
 Selanjutnya