Syarief Kecam Perdana Menteri Vanuatu

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengecam penyataan Perdana Menteri Vanuatu yang menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dalam Sidang Umum PBB. Menurutnya, pernyataan itu berpotensi merusak hubungan kedua negara. 

Syarief menilai, Vanuatu mendapatkan informasi yang salah dan keliru. Sebab, Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari Indonesia adalah provinsi yang paling mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan satu dekade terakhir.

“Isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat tidaklah benar. Bahkan, TNI dan Polri lah yang berusaha melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari serangan-serangan yang berulangkali dilakukan oleh Kelompok  Kriminal Bersenjata, Vanuatu jelas telah mendapatkan informasi yang keliru dan menyesatkan,” ungkap Syarief Hasan,  di Jakarta, Selasa, (29/09).

Baca juga : Menteri Agama Tak Emosi

Anggota DPR RI Komisi I itu menduga ada upaya dari Vanuatu untuk membantu menyuarakan kepentingan organisasi Papua merdeka. Sebab, hal ini bukan kali pertama Vanuatu menuduh Indonesia. 

“Pemerintah harus mengambil langkah tegas terkait hal ini, " pinta  Syarief.

Dalam catatannya, hampir setiap tahun, Vanutau negara kecil di kawasan Pasifik itu selalu mengangkat secara subjektif dan menyesatkan terkait isu pelanggaran HAM di Papua. Bahkan, Vanuatu pernah menyeludupkan penggerak pembebasan Papua Barat, Benny Wenda bersama delegasi Vanuatu di Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, tanpa sepengetahuan Komisi Tibggi HAM PBB. 

Baca juga : BP2MI dan Kementerian BUMN Duet Maut

Syarief  mendorong Pemerintah untuk evaluasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Vanuatu. Sebab,  Tindakan yang dilakukan Vanuatu dengan terus menerus mengangkat isu Papua dan Papua Barat, bentuk mencampuri urusan Internal Indonesia.

 "Vanuatu telah menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan Indonesia dan terkesan mendukung separatis bersenjata yang mengganggu masyarakat di Tanah Papua”, tegas Syarief

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat  ini mengapresiasi para diplomat muda Indonesia di PBB yang selama ini gencar mematahkan tuduhan itu. Mereka disebutkan Syarief adalah Nara Rahmatia memberikan hak jawab pada tahun 2016. Kemudian,  Ainan Nuran pada tahun 2017. Selain itu, Aloysus Selwas Taborat  tahun 2018.  Dan, terbaru Silvany Austin Pasaribu. Serta, para diplomat lainnya.

Baca juga : Asosiasi Logistik Ngarep Ada Revisi Permendag Soal Perdagangan Antar Pulau

"Mereka yang menggunakan hak jawab untuk membela teritorial Indonesia di Sidang PBB harus mendapatkan apresiasi," puji Syarief.

Dia mendorong Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk lebih aktif dalam melakukan kerja diplomatik khususnya dengan negara kawasan Pacific. Menurutnya, Kemenlu juga harus lebih banyak melakukan antisipasi dan mitigasi isu sensitif, khususnya menyangkut teritorial Indonesia. 

“Kemenlu harus aktif di forum-forum internasional, khususnya negara-negara kawasan Pacifik dalam memberikan gambaran yang utuh terkait kondisi Papua dan Papua Barat yang telah mengalami banyak kemajuan. Ini juga merupakan  bagian dari komitment kita menjaga NKRI sesuai UUD NRI 1945, tutup Syarief. QAR

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.