Dark/Light Mode

Soal Insiden Penembakan

MPR Ingin Ada TPF Independen

Kamis, 10 Desember 2020 10:40 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid. (Foto: PKS)
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid. (Foto: PKS)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk dan memimpin TPF (Tim Pencari Fakta) soal penembakan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat Kepolisian.

Ia berharap, TPF itu juga melibatkan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan dan keagamaan.

Berita Terkait : Hidayat: Agar Kebenaran Terang Benderang

“Ini perlu segera direalisasikan agar eskalasi masalahnya tidak menjadi liar. Sebab, tidak ada maslahatnya bagi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pembentukan TPF independen yang dipimpin Komnas HAM diperlukan untuk menegakkan hukum, dan duduk persoalan penembakan diketahui oleh publik secara utuh dan benar.

Berita Terkait : Soal Penembakan 6 Anggota FPI, Ini Pendapat Ketua SETARA Institute

Pasalnya, meski Kepolisian menyebut adanya upaya penyerangan dari laskar FPI, tapi sejumlah pihak, di antaranya Indonesia Police Watch (IPW) meragukan, serta menyebut berbagai kejanggalan terkait insiden penembakan tersebut.

Terpisah, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyesalkan tindakan penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Karenanya, politisi PPP ini mendorong Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang menyangkut hak dan kelangsungan hidup manusia, khususnya warga negara.

Berita Terkait : Wayan Sudirta: Polisi Pasti Punya Cukup Alasan

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, partainya ingin agar peristiwa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Selain itu, masyarakat diminta tetap bersikap tenang agar kejadian ini tak menjadi komoditas politik yang menambah kegaduhan.

“Kritik terhadap pemerintahan silakan dilakukan. Ini negara demokrasi. Tapi, kritik tidak dilakukan dengan cara-cara yang bisa menumbuhkan kebencian antargolongan dan membelah masyarakat kita,” harap dia. [ONI]