Dark/Light Mode

Yasonna Komitmen Tingkatkan Layanan HAM dan Kepentingan Masyarakat

Rabu, 25 November 2020 19:30 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) saat menerima penghargaan dari MenteriPAN RB Tjahjo Kumolo, Rabu (25/11). (Foto: Kemenkum HAM)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) saat menerima penghargaan dari MenteriPAN RB Tjahjo Kumolo, Rabu (25/11). (Foto: Kemenkum HAM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk terus melayani pemenuhan hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yasonna usai menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (25/11).

Baca juga : Supaya Semangat, Wajibkan Anak Sarapan Pagi Dengan Makanan Bergizi

"Tentu kami berterima kasih kepada KemenPANRB atas terpilihnya kami sebagai salah satu penerima Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020," ucap Yasonna.

Ia menambahkan perubahan zaman, apalagi ditambah dengan tekanan besar akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang, harus disiasati dengan inovasi demi inovasi demi melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga : Sabam Sirait: Semangat Juang Pahlawan Harus Jadi Kekuatan Hadapi Persaingan Global

"Semoga penghargaan ini menjadi pelecut bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk terus berinovasi demi meningkatkan pelayanan kepada publik," ujar Yasonna.

Adapun inovasi Kemenkumham yang diganjar dengan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 tak lain lewat pendirian pos pengaduan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari, Papua Barat, pada akhir Juli silam.

Baca juga : Leading Digital, AP II Modernisasi Tower AMC Terminal 3 Soetta Untuk Tingkatkan Layanan Penerbangan

Yasonna menambahkan pos pengaduan HAM tersebut merupakan kerja sama Kanwil Kemenkumham Papua Barat dengan Persekutuan Gereja Papua Provinsi Papua Barat (PGGP PB). Lewat kerja sama tersebut, para pendeta, pastor, dan kepala suku mendapat pelatihan dari paralegal yang difasilitasi Kemenkumham Papua Barat.

"Para pastor dan pendeta inilah yang diharapkan dapat turut melayani jemaat yang mengalami persoalan terkait HAM dalam kehidupannya," ujar Yasonna.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.