Program Satu Data Nasional Realisasinya Seperti Apa Ya

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera menuntaskan masalah satu data nasional yang masih terkatung-katung. Jika data ini terus rapuh, dikhawatirkan Indonesia akan selamanya menjadi bangsa yang terbelakang.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menyinggung Perpres (Peraturan Presiden) Satu Data Indonesia yang diserahkan kepada BPS pada 2017.

“Untuk realisasinya sampai hari ini perkembangannya seperti apa?” tanya Hendrawan dalam rapat kerja bersama Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Hendrawan menuturkan, terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjawab persoalan data kependudukan. Sayangnya, harapan adanya satu data ini masih jauh dari harapan.

Baca juga : Bamsoet Akan Gelar Turnamen Catur Nasional Indonesia Master Piala Ketua MPR Dan Menpora

Dia lalu berkaca kepada laporan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait 21 juta data ganda terkait penerima dana bansos Kementerian Sosial (Kemensos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi politisi senior PDIP ini, dugaan data ganda penerima bansos tentu sangat mengejutkan.

“Ini puncak gunung es. Di bawahnya saya kira kesimpang­siuran ini lebih parah lagi,” tegasnya.

Hendawan mengatakan, vaksinasi, data akurat dan birokrasi yang efisien merupakan satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi ini. Namun, jika normalitasnya penuh dengan kesakitan, ekonomi akan sulit maju.

Baca juga : Komisi IX DPR Sejalan Dengan Presiden, Tolak Nasionalisme Vaksin

Menurutnya, dalam sistem ekonomi pasar, kalau tanpa data yang akurat, birokrasi yang efisien, seluruh keburukan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme akan menjadi satu.

“Itu sebabnya, BPS bagi saya game changers ke depan. Karena itu, kami ingin (BPS) betul-betul all out dalam bidang ini. Kalau tidak, pasti kita akan menjadi bangsa yang terbelakang,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menyoroti pemangkasan anggaran oleh BPS untuk program sensus pertanian. Pemotongan ini cukup mengejutkan, sebab selama ini persoalan data terutama terkait impor produk-produk pertanian selalu bermasalah.

“Menurut saya ini sangat prioritas. Kalau memang anggaran di sini dikurangi, mungkin kita bicarakan untuk bisa ditambahkan. Jangan sampai terkait data pertanian ini hasilkan data yang tidak valid yang pada akhirnya jadi perdebatan di beberapa kementerian/lembaga yang menangani produk pertanian,” tambah dia.

Baca juga : Kepala BPIP: Keluarga Benteng Dari Aksi Radikalisme Dan Terorisme

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, menindaklanjuti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, telah dibentuk tim, Ketua Pengarahnya merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Di dalam tim tersebut, terdapat BPS, Badan Informasi Geodspasial, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

“Masing-masing memberikan tugas sesuai tupoksi. Misal BPS ditugaskan menjadi pembina sementara di setiap kementerian/lembaga harus ditunjuk wali data. Jadi pembina, wali data, dan Kemenkominfo harus sinergis,” tegas Kecuk. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.