Setjen DPR Ikut Awasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sudah diberi ruang kebijakan yang sangat besar terkait penanganan Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Untuk itu, DPR perlu mengkritisi sekaligus mengawasinya. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Setjen DPR memberi dukungan kajian untuk pengawasan ini.  

Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Inosentius Samsul saat memberi sambutan Focus Group Discussion (FGD) PKAKN bertajuk Evaluasi Kebijakan PC PEN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Jakarta, Senin (14/6).

Baca juga : Komisi X DPR Minta Nadiem Benahi Pendidikan Vokasi

"Pemerintah sudah diberi ruang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 yang tadinya Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Kalau semakin besar ruangnya itu, perlu dikritisi dan diawasi. Kecenderungan korupsi bisa saja terjadi. Fungsi check and balances harus kuat," ucap Sensi, sapaan akrabnya.  

Seperti diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Regulasi ini menurut Sensi, merupakan kebijakan sentral untuk menangani Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Alokasi anggarannya sangat besar, mencapai Rp 579,78 triliun untuk tahun 2020.  

PKAKN, kata dia, ingin membangun check and balances yang kuat di parlemen dengan mengawasi pergerakan anggaran PC PEN yang sangat besar itu. Hasil kajian PKAKN akan diserahkan ke semua alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.

Baca juga : Gus AMI: Wacana Pajak Pendidikan Mengkhianati Konstitusi

"Kita tetap ingin menjaga agar mekanisme di pemerintah tetap berjalan. Namun, fungsi check and balances antara pemerintah dan DPR juga berjalan," ungkapnya.

Sementara mengomentari FGD yang digelar PKAKN itu, Sensi menyatakan, ini bagian dari memperkuat sistem kontrol tersebut. Ia tidak ingin diskusi ini berhenti pada tataran pembicaraan. Lebih dari itu, harus memberi masukan yang cepat, tepat, dan akurat bagi DPR.

FGD ini, lanjutnya, menjembatani pandangan para pakar dan akademisi untuk kemudian menjadi bahan kajian yang disajikan bagi semua AKD di DPR.  

Baca juga : Gus AMI Sebut NU Penopang Indonesia Saat Pandemi

"Prinsip di BKD adalah cepat, tepat, dan akurat. Saya harapkan, setelah diskusi hari ini, dua atau tiga hari yang akan datang sudah ada output-nya. Bahkan, sudah ada tanggapan kepada komisi terkait. Jangan juga terlalu lama. Anggota dewan tidak mau bertele-tele. Ambil intinya dan cepat disampaikan," sebutnya.

"Jangan sampai perguruan tinggi lebih cepat menyampaikan. Diskusi ini sangat ditunggu-tunggu hasilnya. Kita semua membutuhkan data yang cepat dan akurat untuk mengambil kebijakan yang baru," pungkasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.