Aset BUMN Bisa Tembus Rp 10.000 T

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Bambang Soesatyo menginginkan BUMN, sebagai pioneer dalam pembangunan dan perekonomian nasional, tidak berhenti dalam melakukan terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Dia pun bermimpi, total aset BUMN mencapai Rp 10.000 triliun.

Dalam beberapa tahun ini, aset BUMN terus meningkat. Di 2017, total aset BUMN sudah mencapai Rp 7.210 triliun. Di 2018, total asetnya naik lagi menjadi Rp 8.092 triliun.

“Namun demikian, DPR, melalui Komisi VI dan XI, mendorong BUMN tidak berpuas diri atas peningkatan nilai aset tersebut. Masih ada pekerjaan rumah penting yang perlu dilakukan untuk menembus nilai aset mencapai Rp 10.000 triliun. Salah satunya dengan membentuk holding dan super holding," tutur Bambang saat menjadi keynote speaker pada acara Teropong BUMN Award 2019, di Jakarta, kemarin malam.

Baca juga : Devisa Wisata Halal Bisa Tembus Rp 140 Triliun

Khusus mengenai rencana holding dan super holding ini, Bambang mengingatkan bahwa kedua hal tersebut merupakan isu lama. Rencana ini sudah ada sejak beberapa pemerintahan di masa lampau. Namun, rencana itu belum bisa direalisasikan. Makanya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Jokowi, yang akan memasuki periode kedua pemerintahan, untuk merealisasikannya.

Bamsoet, demikian sapaan Bambang, setuju dengan rencana holding dan super holding tersebut. Sebab, banyak keuntungan bisa bisa diperoleh. Dia hanya berpesan, sebelum melaksanakan perubahan besar tersebut, Pemerintah harus lebih dahulu mengkaji dampak positif dan negatifnya secara seksama.

Dalam pandangan, ada beberapa sisi positif dalam pembentukan holding dan super holding. Di antaranya, akan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergi BUMN, serta meningkatkan efisiensi operasi perusahaan.          

Baca juga : Pelat Merah Makin Kuat

Namun demikian, ada potensi risiko yang mungkin bisa muncul. Potensi ini perlu diwaspadai. Seperti ketidaktepatan sektor usaha entitas yang digabungkan serta menurunnya daya saing perusahaan yang sesungguhnya merupakan faktor pendorong kinerja entitas.

“Jangan sampai pembentukan super holding ini malah memperburuk kondisi yang ada saat ini. Karena penggabungan usaha ini sesungguhnya bukanlah sekadar masalah konsolidasi laporan keuangan," terang Wakil Ketua Umum Kadin ini.

Bamsoet kemudian mengingatkan, seiring berkembangnya tuntutan akan keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam dunia usaha, BUMN harus mampu menerapkan prinsip-prinsip transparancy, accountability, responsibility, serta fairness dalam sistem tata kelolanya. Sebab, begitu banyak mata mengawasi kinerja BUMN.

Baca juga : Wow, 11.000 Lowongan Kerja BUMN Sudah Diserbu 104.000 Pelamar

“Selain DPR, banyak pihak yang berkepentingan untuk mengawasi pengelolaannya. Tidak hanya Pemerintah, tetapi juga masyarakat. Salah satu instrumen yang saat ini dianggap paling efektif dalam melaksanakan pengawasan oleh masyarakat ini adalah media massa. Melalui fungsi informasinya, media massa menyebarkan informasi kepada masyarakat," terang Bamsoet. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.