Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Setujui Pagu Rp 667 M

DPR Pesan Ke Perpusnas, Gunakan Anggaran Dengan Efektif

Senin, 20 September 2021 20:24 WIB
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat mengikuti rapat di Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/9). (Foto: Dok. Perpusnas)
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat mengikuti rapat di Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/9). (Foto: Dok. Perpusnas)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi X DPR menyetujui pagu definitif Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 667.521.289.000. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda tunggal penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L), Senin (20/9), Komisi X DPR menyatakan dukungan penuh untuk Perpusnas. 

Sejumlah catatan disampaikan Komisi X DPR untuk Perpusnas, di antaranya pengotimalan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk peningkatan literasi nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan, besaran anggaran pagu definitif tidak ada perubahan sesuai usulan anggaran yang disampaikan Komisi X DPR ke Badan Anggaran DPR. Namun, usulan pagu tambahan tidak disetujui Kementerian Keuangan. "Kita harus bisa memahami itu, karena anggaran saat ini fokus kepada refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19, dan juga mengembalikan ekonomi nasional," katanya, dalam RDP yang digelar secara hybrid itu.

Baca juga : Perpusnas Beri Apresiasi Ke Pustakawan Dan Pemustaka Terbaik

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Perpusnas. Meski mendapatkan alokasi anggaran yang terbatas, Perpusnas sudah memiliki perencanaan yang matang untuk mendorong percepatan literasi.

"Literasi menjadi satu hal yang penting untuk mewariskan sebuah peradaban. Kalau kita ingat dulu ada buku dongeng kisah Sangkuriang, Malin Kundang, saya harap jangan sampai tertelan bumi. Karena ini bagian dari peradaban. Jangan hanya fokus pada buku-buku literasi praktikal tetapi buku yang mengandung nilai peradaban terus dipertahankan," pesannya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyayangkan target pagu tambahan untuk Perpusnas yang belum tercapai. Dia meminta Perpusnas untuk berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, terkait penyediaan perpustakaan maupun akses masyarakat terhadap buku.

Baca juga : Stimulus Pemerintah Sukses Tekan Angka Pengangguran

"Masalah yang mendasar bukan masyarakat yang tidak mau membaca, tetapi akses bahan bacaan yang belum sampai ke masyarakat. Semoga ini menjadi catatan yang akan disampaikan ke semua pihak, bahwa pembangunan manusia unggul, bisa dilakukan dengan penguatan terhadap tugas dan fungsi Perpusnas," ungkap politisi PKB ini.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengingatkan Perpusnas untuk menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien. Politisi Partai Golar ini pun meminta agar kegiatan perpustakaan lebih bermanfaat untuk masyarakat. "Kegiatan perpustakaan harus menitikberatkan pada masyarakat, sehingga kehadiran Perpusnas diakui eksistensinya," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menambahkan, literasi adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Dengan anggaran Perpusnas yang belum melampaui yang diinginkan, namun diharapkan dapat mengoptimalkan peningkatan kualitas literasi di daerah. "Perpusnas dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan literasi, seperti Kemendikbud," ungkap politisi PKS ini.

Baca juga : Ketua DPR: Presiden Tegaskan Pembangunan IKN Jalan Terus

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan Kemendikbud untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Semua materi pembelajaran akan didigitalkan sehingga dapat diakses melalui iPusnas, Indonesia One Search. dan Khastara. "Menjadi peluang untuk peserta didik mendapatkan akses bahan bacaan. Sehingga materi pembelajaran dapat dilihat di perpustakaan digital milik Perpusnas," katanya.

Syarif Bando menegaskan, masalah rasio jumlah penduduk dengan buku yang terbit tiap tahunnya sangat jauh. Menurut UNESCO, idealnya tiga buku baru tiap orang setiap tahunnya, namun kondisi di Indonesia satu buku ditunggu 90 orang.

"Dengan segala keterbatasan anggaran, kami menerbitkan buku-buku ciri khas warna peradaban kita. Seperti naskah Lontar, naskah Panji dari Jawa Timur, maupun naskah Babad Diponegoro. Kami mohon menjadi perhatian Komisi X DPR agar Perpusnas mendapatkan tambahan anggaran," ujarnya. Syarif Bando juga menyatakan kesiapan untuk mengimplementasi semua saran dan pandangan dari Komisi X DPR. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.