Dewan Pers

Dark/Light Mode

Hafisz Tohir Minta Pemerintah Prioritaskan UMKM

Sabtu, 25 September 2021 11:39 WIB
Achmad Hafisz Tohir/Ist
Achmad Hafisz Tohir/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Achmad Hafisz Tohir mendesak pemerintah memprioritaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bangkit kembali setelah pandemi Covid-19. 

Caranya, dengan memperbesar kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pelaku UMKM. 

Menurutnya, akibat pandemi banyak UMKM gulung tikar karena kekurangan modal. 

Berita Terkait : Akademisi: Tidak Naikkan CHT Bentuk Dukungan Nyata Pemerintah Terhadap Petani

Komisi XI DPR sudah menyetujui kucuran KUR hingga Rp 130 triliun. Kalau ini diberdayakan, banyak UMKM yang bisa naik kelas. 

“Kalau perlu Presiden membentuk lembaga khusus untuk mengurus KUR UMKM," ujar Hafisz Tohir dalam diskusi “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR Ditengah Pandemi” di Hotel Grand Aquilla, Bandung, Jumat (24/9).

Dijelaskan dia, UMKM di Indonesia berbeda dengan negara lain. Jika di negara maju seperti Jepang dan AS, UMKM dikendalikan industri besar. 

Berita Terkait : Vaksin Tahap 73 Tiba, Pemerintah Dorong Vaksinasi Lansia Dan Remaja

“Jadi kalau bermasalah, pemerintahnya berusaha menyelamatkan UMKM. Sektor industri sangat menggerakkan UMKM,” tuturnya.

Desakan politisi PAN ini beralasan, karena saat ini pemerintah terlihat belum serius menyelamatkan UMKM akibat dampak pandemi Covid-19. Pemerintah malah terkesan berpihak kepada kalangan industri dan korporasi yang besar. 

“Kita lihat insentif-insentif yang diberikan itu untuk industri besar, misalnya Relaksasi PPnBm (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk pabrik mobil,” katanya.

Berita Terkait : Rasio Timpang, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Menambah SDM Dokter

Padahal, kata Hafisz, UMKM telah terbukti memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan. 

Pergerakan bisnis nasional ini sekitar 80 persen sampai 90 persen, banyak ditopang oleh UMKM, penerimaan negara yang mencapai Rp 1.800 triliun itu bersumber dari pajak, termasuk UMKM. [REN]