Tolak RAPBD 2022, PSI Walk Out

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan interupsi dan walk out dari Rapat Paripurna DPRD Jumat (26/11) siang.

Anggota DPRD PSI Christian Julianto menyatakan kekecewaannya terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.

"PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot," tegas Christian.

Baca juga : Fraksi PSI-PKB Tolak APBD Kota Bandung 2022, Ini Alasannya

PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.

"Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan Wali Kota selama ini," kata Chris yang juga anggota termuda di DPRD Kota Bandung ini.

Chris menambahkan, anggaran belanja modal yang hanya Rp 626 miliar atau hanya sebesar 9,41 persen di APBD 2022 itu masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40 persen dari APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar 112,9 miliar atau 1,69 persen dari total APBD.

Baca juga : Belanja Pemkot Bandung Tak Memihak Rakyat, DPRD Minta APBD Dipangkas

"Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kita kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman walikota sebelumnya," kata Christian.

PSI menilai, tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 di tahun 2020.

Christian juga mengkritisi anggaran untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar 20 juta Rupiah di tahun 2022 ini.

Baca juga : DPRD Kota Bandung Minta APBD Perubahan 2021 Dikaji Ulang

"Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat," kata Christian.

PSI tidak dapat menyetujui RAPBD 2022 yang sudah disusun selama postur dan komposisi anggaran tidak menunjukkan transformasi dan juga transparansi anggaran. PSI menilai pemerintah telah gagal membawa perubahan, bahwa Kota Bandung dikelola secara auto-pilot sehingga mengalami kemunduran.

"Kami ingat dulu warga Bandung sangat bangga dengan kotanya. Banyak gebrakan, pembangunan, taman-taman indah dan tertata di pemerintahan sebelumnya. Sekarang banyak sekali kemunduruan. Kami berharap penyusunan APBD seharusnya menjadi kesempatan membangun kembali Bandung. Tapi itu tidak terefleksikan di RAPBD 2022 ini. Kami tegas menolak," pungkas Christian. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.