Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Gagasan PSI Soal Transparansi DPR Harusnya Didukung Semua Partai

Selasa, 28 Desember 2021 07:22 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. (Foto: Ist)
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai, transparansi anggaran DPR masih menjadi persoalan serius. Walaupun saat ini, sudah ada open parliament sebagai bentuk komitmen keterbukaan.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, transparansi anggaran di DPR belum menjadi isu utama.

"Jika merujuk pada peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik DPR, pasal 2 ayat (1) informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan, huruf d laporan keuangan DPR yang sudah diaudit, tetapi publik masih kesulitan mendapatkan informasi ini," kata Badiul Hadi dalam keterangannya, Selasa (28/12).

Baca juga : Penindakan Korupsi Harus Fokus Ke Perampasan Aset

Sehingga, dia mendukung, gagasan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang ingin membawa partainya sampai ke parlemen dan membuat gaduh Senayan untuk melakukan transparansi guna menjaga uang rakyat.

Sebab, transparansi merupakan salah satu bentuk komitmen dalam pencegahan korupsi.

"Ya, gagasan tranparansi DPR saya kira baik dan perlu didukung oleh seluruh anggota DPR baik di tingkat pusat atau daerah. Transparansi ini penting sebagai komitmen DPR dalam pencegahan korupsi. Sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan dan anggota DPR yang terus mengalami keterpurukan," ujarnya.

Baca juga : Iriana Jokowi: Perempuan Harus Berjuang Demi Kemajuan Bangsa

Soal transparansi anggaran, Badiul menerangkan, bisa dimulai dari masing-masing fraksi di parlemen. Sehingga nantinya akan ada laporan dari masing-masing anggota fraksi atas penggunaan anggaran.

"Misalnya dana reses atau kunjungan kerja, ini mustinya dipublikasi oleh anggota DPR, baik melalui portal resmi DPR maupun yang dimiliki oleh masing-masing anggota, misal sosial media," terangnya.

Dia menambahkan, DPR harus secara maksimal memanfaatkan open parliament untuk memberikan informasi yang lebih baik ke publik. Baik apakah itu berupa kegiatan, produk legislasi, dan terutama anggaran.

Baca juga : Ini Tanggapan Garuda Soal Potensi Delisting Saham GIAA

"Sehingga semangat open parliament bisa lebih maksimal tidak hanya formalitas semata. Meski beberapa informasi sudah ada di menu Open Parliament di website resmi DPR," tutupnya. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.