Ragukan Data Luhut, Banteng Jabar Sosialisasikan Ganjar Puan Di 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - PDI Perjuangan Jawa Barat terus bergerak sosialisasikan pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. 

Kader partai jangan terkecoh dengan big data yang sampaikan Menko Marves, Luhut B Pandjaitan. Pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. 

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad di depan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Sekretaris DPC se-Jabar, Jumat (18/3).

Baca juga : Garda Bangsa Touring Se-Jawa, Deklarasikan Muhaimin Presiden 2024

Ia pun meminta seluruh mesin partai, mulai 1 April 2022 menggelar Pelatihan Penggalangan, Penguasaan Teritorial yang diikuti oleh Ranting dan Anak ranting. 

"Pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Pemilu 2024 baik persiapan Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024," ujar Mochtar Mohamad.

Mengenai persiapan Pilpres, Mochtar menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mensosialisasikan capres dan cawapres dari kader partai PDI Perjuangan.

Baca juga : Muhidin Bertekad Kembalikan Kejayaan Golkar Sulawesi Di 2024

"Tentunya kawan-kawan sudah bisa mensosialisasikan capres/cawapres berasal dari Kader Partai. Seperti pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Selain capres, Mochtar juga menyoroti keras pernyataan Menko Marves, Luhut B Pandjaitan tentang Big Data. Menurutnya, itu bukan kewenangan Luhut bicara tentang penundaan Pemilu. Apalagi Kemendagri, DPR, KPU, Bawaslu sudah memutuskan Pemilu tanggal 14 Februari 2024.

"Berdasarkan  survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 17 Maret 2022, 84,4 persen pengguna media sosial menolak pemilu ditunda, terus Big data yang dipakai LBP apa?," tanya Mochtar.

Baca juga : Bu Nyai Se-Jawa Dan Sumatera Deklarasikan Gus Muhaimin Presiden 2024

Politisi senior PDI Perjuangan ini menyarankan Luhut fokus urusin Pencurian ikan di Laut Indonesia dan urusin investasi di IKN, agar jangan pakai anggaran APBN.

"Isu penundaan pemilu merugikan Presiden Jokowi dan terkesan Luhut mencampuri urusan Menteri diluar tupoksinya. Luhut juga terkesan mendikte Presiden Jokowi,”tandasnya. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.