Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

PBB Minta Wacana Tunda Pemilu Nggak Muncul Lagi

Sabtu, 23 April 2022 07:35 WIB
Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor. (Foto: Istimewa)
Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Bulan Bintang (PBB) menganggap para pengusul penundaan Pemilu 2024, menjadi biang kerok munculnya aksi massa yang dilakukan mahasiswa pada 11 April 2022. Partai yang digawangi Yusril Ihza Mahendra ini berharap, wacana penundaan Pemilu tidak muncul lagi.

“Dampak dari wacana ini, masyarakat dan mahasiswa terusik sehingga bergerak maju menyampaikan aspirasi,” ujar Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor kepada Rakyat Merdeka.

Pria yang akrab disapa Ferry ini menilai, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki kewajiban menjaga demokrasi. Apalagi, situasi bangsa sedang kesulitan ekonomi akibat harga sembako, minyak goreng, hingga naiknya harga BBM. Inilah yang menjadi alasan mahasiswa turun ke jalan.

Baca juga : Bicara Penundaan Pemilu, Imin Dan Maruf Berbalas Guyon

Menurutnya, Pemerintah yang tengah berjuang membangun bangsa untuk bangkit dari pandemi Covid-19 ini seharusnya didukung barisan menteri dan parpol pendukung. Bukannya malah memunculkan isu kontra produktif seperti penundaan Pemilu.

PBB sebagai salah satu bagian dari partai koalisi Pemerintah pun geregetan. Wacana penundaan Pemilu bergulir keras ketika pernyataan itu disampaikan oleh beberapa menteri dan pimpinan partai koalisi.

Padahal, amanat konstitusi itu telah jelas menyebutkan Pemilu digelar secara berkala setiap lima tahun sekali. Dan untuk masa jabatan Presiden dibatasi dua periode demi menjaga marwah demokrasi.

Baca juga : Mustahil Luhut Out Dari Kabinet

Ferry mengimbau kepada seluruh pembantu Presiden tidak memperkeruh kembali suasana yang bisa menambah kacau stabilitas politik.

PBB berharap, Presiden Jokowi mengambil sikap tegas dalam upaya menjaga stabilitas negara. Misalnya, dalam kebijakan ekonomi maupun merespons wacana politik seperti penundaan Pemilu yang berujung aksi massa.

Untuk diketahui, sebelum aksi massa meletus di 11 April 2022 yang berbuntut kericuhan, sejumlah isu politik penundaan Pemilu bergulir deras.

Baca juga : ChildFund Minta Alokasi Pajak Karbon Untuk Pemenuhan Hak Anak

Sontak, wacana penundaan Pemilu bahkan Jokowi 3 periode bergulir. Setelah itu, mahasiswa menjawab dengan melakukan aksi serentak 11 April 2022.

Aksi ini, berbuntut vandalisme di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta yang membuat Ade Armando mengalami pengeroyokan. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.