Dark/Light Mode

Supaya Tunduk Pada Aturan

Facebook, Twitter dan Google Pantas Dikerasin

Selasa, 19 Juli 2022 20:24 WIB
Ketua DPP Partai Perindo Susaningtyas Kertopati (Foto: Istimewa)
Ketua DPP Partai Perindo Susaningtyas Kertopati (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Besok menjadi hari terakhir bagi Facebook (FB), Google, dan Twitter untuk mendaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Jika tidak mau daftar, ketiga perusahaan raksasa komunikasi itu akan diblokir Pemerintah.

Ketua DPP Partai Perindo Susaningtyas Kertopati memandang, langkah tegas Kementerian Kominfo tersebut sangat wajar. Menurut Nuning, sapaan akrab Nuning, FB, Google, dan Twitter memang perlu “dikerasin” agar mau patuh dengan peraturan di Indonesia. “Ini momentum bagus. Apalagi untuk menunjukkan pada raksasa teknologi bahwa negara tidak tunduk pada perusahaan multinasional,” ucapnya, Selasa (19/7).

Pakar intelijen dan keamanan ini menerangkan, bila dihitung dari jumlah akun, pemakai aktif Twitter di Tanah Air ada sekitar 10-15 juta. Jadi, tidak ada alasan bagi Kominfo untuk tidak tegas. “Kominfo sudah pernah tegas pada Telegram yang saat itu pemakainya 10 juta,” imbuhnya.

Baca juga : Awas, Ancaman Krisis Pangan Di Depan Mata

Untuk FB, lanjut mantan Anggota Komisi I DPR ini, memang pemakai aktif di Tanah Air sangat banyak, lebih dari 130 juta orang. Namun, kebutuhan FB tidak sekrusial Google, yang layanannya sudah banyak dipakai bahkan di kampus-kampus, perusahaan, dan juga Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Pusat.

“Jadi, perlu syok terapi juga. Selama ini mereka merasa lebih aman dan lebih besar karena pemakai di Indonesia sangat banyak. Termasuk keberanian mereka ini, terutama FB, untuk urusan pajak. FB juga enggan membuka kantor di Indonesia. FB ini hanya membuka kantor yang diisi satpam untuk menerima surat saja,” beber Nuning.

Dia yakin, masyarakat akan mengerti bila ada pendekatan komunikasi dari jauh hari. Saat ini masih ada waktu untuk Pemerintah lewat Kominfo memberikan penjelasan bahwa bila FB dan Twitter tidak segera memenuhi syarat beroperasinya PSE di Tanah Air, layanan mereka akan diblokir sementara sampai memenuhi syarat beroperasi PSE di Tanah Air.

Baca juga : Facebook PM Singapura Digeruduk Fans Somad

“FB akan rugi banyak karena pemakai di Indonesia sangat banyak. Pengumuman dari Pemerintah sangat penting, terutama untuk menghimbau para pengiklan di FB dan Twitter untuk menghentikan iklannya sementara di platform tersebut,” imbuhnya.

Untuk Google, tambah Nuning, memang akan lebih banyak mendapatkan penolakan masyarakat. Sebab, pemakaiannya sudah sampai ke berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kampus, perkantoran, sampai Pemerintah memakai layanan Google.

“Belum lagi YouTube yang di bawah Google, sudah menjadi platform mencari uang banyak pihak. Namun, yang paling parah adalah layanan Google di smartphone Android. Bila diblokir, banyak layanan yang tidak berfungsi,” ucapnya.

Baca juga : DPR Minta Masyarakat Waspada Di Keramaian

Atas dasar inilah, kata Nuning, Uni Eropa melarang Google memberikan aplikasinya secara default di ponsel Android yang beredar di negara Uni Eropa. Selain karena melanggar aturan monopoli, ini juga mengurangi ketergantungan masyarakat di sana terhadap aplikasi Google.

“Sekali lagi, pendekatan untuk Google ini memang agak berbeda. Sebaiknya negara tidak kalah melawan Google Cs. Karena negara lain sudah tegas, minimal dengan denda. Bila tidak membayar denda, Google Cs akan diblokir layanannya,” tutupnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.