Parpol Jangan Sok Alim Atau Nasionalis Deh...

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Nasional Demokrat (NasDem) berkeyakinan Pemilu 2024 mampu bebas dari polarisasi politik. Syaratnya, tidak ada lagi parpol maupun kelompok yang merasa paling nasionalis, dan religius.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Effendy Choirie menilai, parpol tidak perlu merasa paling nasionalis maupun religius. Sebab, masing-masing identitas perjuangannya berpijak kepada Pancasila dan persatuan Indonesia.

Sehingga, katanya, tidak tepat jika suatu kelompok atau parpol itu menggaungkan diri sebagai yang paling Islami. Maupun paling nasionalis. “Klaim ini hanya akan berdampak buruk terhadap persatuan,” ucap pria yang akrab disapa Gus Choi ini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Titah Presiden Kepada Mentan: Siapkan Kebutuhan Gula Nasional

Misalnya, menggaungkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai kelompok yang paling Islam. Atau, mendeskriditkan Anies dengan menyebut kurang Pancasila karena ke-Islamannya. Padahal, Anies itu adalah tokoh Islam yang juga nasionalis.

Intinya, kata mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, ke depan demokrasi atau parpol harus merangkul semua agama maupun golongan. Tidak menjadi kelompok yang eksklusif dan merasa yang paling benar dibandingkan kelompok atau partai lain.

Menurutnya, kelompok maupun parpol berbasis identitas adalah sebuah keniscayaan. Namun, jika ada kelompok atau parpol yang merasa paling benar, maka polarisasi di Pemilu 2024 bisa terulang. “NasDem, menginginkan Pemilu yang damai dan berkualitas. Mari adu gagasan demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Baca juga : Prabowo Dianggap Pas Jadi Pengganti Jokowi Di 2024

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menganalisa, dua gelaran Pilpres lalu telah melahirkan polarisasi di masyarakat dan mengakibatkan pertarungan politik identitas. “Kelompok politik yang baik adalah kelompok yang mampu membangun identitas diri yang kemudian menjadi pembeda antara ia dengan kelompok yang lain,” ujar Paloh, saat orasi penerimaan gelar doktor honoris causa (HC) dari Universitas Brawijaya, Malang, kemarin.

Paloh menyandarkan pernyataan ini atas pesan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif tentang tiga wujud politik identitas. Yaitu, good, bad, dan ugly. Nah, politik identitas disebut baik, ketika menjadi ciri sebuah partai atau kelompok politik. Syaratnya, politik identitas itu justru harus bersikap inklusif, bersedia berinteraksi, dan siap mengenal hal yang berbeda dengan kelompoknya.

Intinya, kelompok tersebut harus menyadari bahwa manusia adalah agen multi-identitas. Ada identitas suku, organisasi, agama, politik, hingga identitas kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat.

Baca juga : Nih, Tiga Jurus Jitu Demokrat

Misalnya, tidak semua orang di India itu beragama Hindu. “Demikian juga dengan partai dan kelompok politik lainnya, semua anggotanya pasti memiliki identitas yang beragam dan tidak tunggal,” katanya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.