PDIP Berjuang Sendiri, Pasrah Putusan MK

RM.id  Rakyat Merdeka - Delapan partai politik pemilik kursi di Senayan rapatkan barisan. Mereka bersatu menolak sistem pemilu tertutup yang digagas PDIP. Mereka tetap setuju dengan sistem pemilu terbuka. PDIP yang ditinggal sendirian oleh lawan dan kawan tidak gentar. Partai pemenang 2 kali pemilu itu, siap berjuang sendiri dan pasrah apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertemuan 8 pimpinan parpol itu diinisiasi oleh Partai Golkar. Mereka Pimpiman 8 parpol itu berkumpul di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, kemarin. Pertemuan ini diinisiasi oleh Golkar. Tercatat, 5 ketum parpol hadir; Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat) dan Ahmad Syaikhu (PKS). Dua partai, yakni NasDem dan PPP diwakili oleh petinggi partainya. Ahmad Ali (Wakil Ketua Umum) dan Johnny G Plate (Sekjen) dari NasDem. Sedangkan PPP diwakili Amir Uskara (Wakil Ketua Umum. Sedangkan Partai Gerindra absen dalam pertemuan itu. Meskipun tak hadir, Gerindra dipastikan senafas dengan 7 parpol lainnya.

Pertemuan 8 pimpinan parpol di awal tahun 2023 ini, tentu saja menarik perhatian. Apalagi, mereka yang berkumpul adalah parpol yang dalam sikap politiknya berbeda haluan. Perpaduan dari parpol koalisi pendukung pemerintah dengan parpol nonpemerintah. 

Para pimpinan parpol pemilik kursi di DPR ini merasa terusik dengan sistem pemilu tertutup yang sedang digugat PDIP ke MK. Para bos-bos parpol ini duduk semeja, saling puji dan balas pantun, hingga gandengan tangan.

Ketum PAN Zulkifli Hasan bahkan samar-samar nyelutuk, kalau-kalau kedelapan parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup itu, malah jadi koalisi baru. "Hari ini ada koalisi baru Golkar," celetuk Zulhas, saat sesi gandengan tangan. Ketum dan elit parpol lain yang mendengarkan, tampak mesem-mesem. "Koalisi baru Golkar ini," pertegasnya lagi. 

Hingga Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate spontan merespons celetukan Zulhas. "Ini dasar," ucapnya, singkat sambil tersenyum.

Baca juga : Partai Garuda: Tunggu Saja Putusan MK

Saat menggelar konferensi pers, Airlangga selaku inisiator pertemuan, menyampaikan maksud pertemuan tersebut. "Ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat, dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu," ujar Airlangga.

Menko Perekonomian itu menambahkan, pihaknya ingin duduk bersama membahas hal tersebut. Pertemuan para pimpinan partai politik yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup pun disebut akan berlanjut.

"Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun, perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023, di tahun politik ini, teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik," ucap dia.

Meskipun berada dalam haluan yang berbeda-beda, kata dia, 8 parpol ini memiliki persamaan yang sama. “Nah, kesamaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," sambungnya.

Kemudian, dia memimpin bos-bos parpol lain membacakan 5 poin kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Dari lima kesepakatan itu, poin utamanya bahwa 8 parpol ini menolak sistem pemilu tertutup. "Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita," bunyi penggalan kalimat di poin pertama.

Setelah Airlangga, gantian pimpinan parpol lain yang bicara. Ketum PKB Muhaimin Iskandar berbicara usai Airlangga. Sosok yang karib disapa Cak Imin ini, menilai penerapan sistem pemilu proporsional tertutup tidak adil, karena sudah di menit-menit terakhir jelang kontestasi. "Ini sama saja memberangus hak-hak kompetisi orang. Kalau proporsional (tertutup) dalam waktu satu tahun sebelum pemilu, ini tidak adil," sentilnya.

Baca juga : PAN Yakin Suaranya Pantang Surut

Giliran Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bicara. Ia mengibaratkan sistem pemilu proporsional tertutup seperti membeli kucing dalam karung. Karena masyarakat hanya bisa memilih partai, bukan orangnya. "Jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya," kata AHY.

Setali tiga uang, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga tegas menolak sistem proporsional tertutup. Ia juga meminta agar isu dan wacana penundaan pemilu disudahi. "Insya Allah pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Partai-partai politik Insya Allah juga sudah siap," tuturnya.

Sementara Ketum PAN Zulhas secara lugas menyebutkan bahwa coblos partai di sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi. Menurutnya, sistem proporsional terbuka sudah teruji lebih baik. "Kita ingin agar tahapan ini berjalan sesuai dengan jadwal, dan tadi parpol sudah bekerja dan caleg-caleg sudah mulai disusun, bayangkan kalau kita mundur lagi," sesalnya.

Lalu, NasDem yang diwakili Ahmad Ali mengatakan, keputusan 6 parpol pendukung pemerintah soal sistem pemilu tak perlu berkoordinasi dengan Jokowi. "Pak Jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri," ungkapnya, di sela-sela pertemuan tersebut.

Sedangkan Waketum PPP Amir Uskara mengaku partainya sudah menghitung untung rugi dari kedua sistem pemilu yang pernah berjalan. Sampai pada keputusan bahwa, partai ka'bah mantap mendukung sistem proporsional terbuka. Selain bicara soal sikap partai tentang sistem pemilu, Amir juga terlihat gembira melihat 8 parpol dari oposisi dan koalisi bisa duduk bareng. "Saya kira, sejak pemilu 2019 ini adalah pertama kali kumpul 8 pimpinan partai sebanyak ini," ucapnya, dengan wajah berbinar-binar.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan bahwa sikapnya sama dengan ketujuh parpol tersebut, yakni menolak sistem proporsional tertutup. Ia beralasan, ketidakhadiran ketumnya yakni Prabowo Subianto maupun petinggi lain karena sedang menjalankan tugas-tugas kepartaian yang tidak bisa ditinggalkan.

Baca juga : Polemik Sistem Pemilu, Wapres Berharap Putusan Terbaik Dari MK

Apa tanggapan PDIP? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku hal yang wajar soal pertemuan 8 parpol itu. Dalam demokrasi, kata dia, hal lumrah bila sesama parpol saling menjalin silaturahmi. PDIP, kata dia, juga rutin menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol lain. "Pertemuan yang ada di Hotel Dharmawangsa ya, itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” kata Hasto, kemarin.

Soal penolakan yang disampaikan 8 parpol, Hasto tidak khawatir. Sebagai parpol yang punya kursi di Senayan, keputusan PDIP menghendaki sistem proporsional tertutup dilandaskan pada kajian yang matang hingga menjadi keputusan kongres. 

Soal gugatan judicial review yang masih berproses di MK, partainya akan menghormati apapun keputusannya. "PDIP akan menghormati dan mengikuti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi pemilu legislatif sistem proporsional terbuka maupun tertutup," pungkasnya.

Seperti diketahui, gugatan uji materiil soal sistem proporsional terbuka ini diajukan ke MK pada akhir November lalu. Pemohon perkara dari parpol ini salah satunya adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas empat warga sipil yakni Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.