Dark/Light Mode

Diungkap Bawaslu

Pemilu Jakarta Dan Di Papua Rawan Tuh

Minggu, 18 Desember 2022 07:35 WIB
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (Foto: Bawaslu)
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. (Foto: Bawaslu)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, untuk memetakan semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat penyeleng­garaan Pemilu 2024.

“Indeks Kerawanan Pemilu adalah early warning system yang kita mulai data untuk persiapan awal pada pelaksa­naan Pemilu 2024,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, belum lama ini.

Peluncuran IKP 2024 ditandai secara simbolis dengan penekanan tombol oleh Bagja dan seluruh anggota Bawaslu seperti Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono.

Baca juga : Erick: Piala Dunia U-20 Jangan Dianggap Recehan

Bagja menambahkan, IKP pertama kali dibuat pimpi­nan Bawaslu periode 2008-2012 dan terus dikembangkan pimpinan Bawaslu periode saat ini. Bawaslu berharap, pelun­curan IKP 2024 dapat men­jadi pedoman peserta pemilu untuk menjaga kondisi pesta demokrasi agar dapat berjalan dengan baik.

“Saya tahu perjuangan te­man-teman penyelenggara dan peserta semua dalam mema­suki arena pemilihan umum. Jadi jangan hadapkan peserta pemilu pada berbagai hal yang tidak kondusif,” ujarnya.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty memaparkan IKP 2024. IKP 2024 diukur menggunakan 61 indikator dari empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta par­tisipasi.

Baca juga : Kasus Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang Tertinggi

Diungkapkan Lolly, data IKP dihasilkan dengan dua pendekatan analisa, yakni hasil input Bawaslu Provinsi dan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Ada lima provinsi yang rawan tinggi. Ternyata DKI Jakarta dengan 88,95 disu­sul Sulawesi Utara dengan 87,48, kemudian Maluku Utara 84,86. Jawa Barat 77,04 dan Kalimantan Timur 77,04,” paparnya.

Sedangkan untuk kerawanan pemilu tertinggi tingkat kabu­paten/kota ada 85 atau 6,54 persen. “Untuk 10 kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi, separuhnya berasal dari Provinsi Papua,” ucapnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.