Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Hamdan Zoelva: Sudah Waktunya Kita Kembali Ke Sistem Proporsional Tertutup

Jumat, 13 Januari 2023 11:37 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (Foto: Istimewa)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2013-2015) Hamdan Zoelva mengingatkan, sudah waktunya kita kembali melaksanakan pemilihan umum yang lebih sederhana. Kembali kepada sistem proporsional tertutup.

Dia bilang, pengalaman kali pemilu, terbukti tidak memberikan dampak perbaikan bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Begitu juga akuntabilitas wakil rakyat yang terpilih. Yang diharapkan menjadi keunggulan dari sistem proporsional terbuka. Sama-sama tidak terbukti.

"Yang terbukti, kuasa uang dan oligarki malah menjadi lebih kuat. Hal itulah yang dikhawatirkan oleh para founding fathers/mothers. Bahwa sistem demokrasi liberal, akan melanggengkan kekuasaan kapitalisme," jelas Hamdan via Twitter, Rabu (11/1).

Baca juga : Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Elite Parpol Mulai Produktif

Kuasa uang dan modal untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu, akhirnya membuat nafsu mengakumulasi modal ketika menjabat, tak bisa dihindari.

Terbukti, banyak wakil rakyat berurusan dengan korupsi. Terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sistem ini juga sangat rumit. Sangat berat bagi para penyelenggara pemilu. Ini merupakan pemborosan uang negara, karena biaya yang besar tidak bisa dihindari," papar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Beda halnya dengan sistem proporsional tertutup. Proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara menjadi lebih sederhana. Biaya lebih murah. Prinsip demokrasi tetap dipertahankan. "Akuntabilitas pemerintah tetap bisa dijaga," ucap Hamdan.

Baca juga : Banteng Sebut Lebih Mudah Dan Murah Tuh

Masalah yang dihadapi saat ini, adalah kekhawatiran atas dominasi partai dalam menentukan nomor urut.

Hal ini, kata Hamdan, harus diantisipasi dengan demokratisasi internal parpol. Dengan menjadikan parpol sebagai badan hukum milik publik. Bukan punya elit partai.

Karena itu, parpol harus transparan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Perubahan sistem ke proporsional tertutup, akan memberi jalan bagi penyederhanaan penyelenggaraan pemilu, yang sekarang seperti sebuah organisasi pemerintahan tersendiri dengan biaya luar biasa," beber Hamdan.

Baca juga : Pertemuan Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup Jadi Teladan Demokrasi

"Sistem proposional terbuka yang melanggengkan oligarki, tidak memungkinkan untuk mewujudkan demokrasi dan keadilan ekonomi yang dicita-citakan oleh konstitusi," pungkas mantan pengurus Partai Bulan Bintang ini. ■

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.