Wacana Pilpres Dikembalikan ke MPR Bertentangan dengan Kehendak Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana agar pemilihan presiden kembali menjadi kewenangan MPR dinilai tidak punya dasar. Wacana itu dianggap bertentangan dengan kehendak rakyat. 

Wacana pemilihan presiden dikembalikan ke MPR salah satunya dilontarkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia menyatakan, pilpres perlu dikaji untuk kembali ke tangan Majelis Permusyawaratan. Dia beralasan, sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini menghabiskan biaya besar.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo tak setuju dengan usulan ini. Dia menyatakan, dari berbagai riset dan survei, mayoritas publik tetap menginginkan pemilihan langsung. Selain lebih demokratis, juga transparan. 

Baca juga : Ubi Jalar Indonesia Dilirik Pasar Jepang dan Korea Selatan

“Mayoritas responden dalam berbagai survei justru banyak menginginkan pemilihan langsung," kata Karyono, di Jakarta, Selasa (13/8). 

Menurut Karyono, argumentasi bahwa pemilihan langsung menimbulkan sentimen SARA, tak bisa menjadi alasan. Menurut Karyono, ada instrumen hukum lain yang bisa menangani. Tinggal dipertegas saja jika ada perilaku SARA yang merusak, maka aparat hukum bisa bertindak. Ada pun soal biaya besar, masih banyak celah lain untuk efisiensi.  

“Kalau ada kendala di Undang-Undangnya sehingga Pemilu menimbulkan politik uang, politisiasi SARA dan sebagainya, tinggal dipertegas saja dari sisi hukumannya," terangnya.

Baca juga : Hanura Ancam Akan Pidanakan Wiranto

Karyono menyarankan, para politisi tidak asal bicara tanpa data dan fakta. Akan lebih baik, usul itu berdasar kajian. Ada ukuran jelas, lebih efisien mana di antara pemilihan langsung atau kembali ke MPR. 

“Jangan sembarangan kalau usul. Kaji dulu baru sampaikan sesuai kajian itu,” tegasnya. 

“Sebaiknya, politisi dalam membuat usulan mengkaji dari banyak sisi, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak asal usul,” tambah Karyono.  

Baca juga : Haluan Negara Penting Agar Pembangunan Terarah dan Berkesinambungan

Dia menegaskan, sebaiknya politisi justru mengikuti yang diinginkan publik. Tak kalah penting, ada evaluasi jelas. Baik dari stekaholder, DPR, tokoh politik, akademisi, lembaga survei. 

Analis politik Jerry Sumampouw juga mempertanyakan wacana pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Dia melihat, usul itu tak relevan dengan semangat publik yang ingin transparan dalam demokrasi. Karena jika benar diterapkan, sebuah kemunduran politik jika hak pemilihan langsung masuarakat hilang kemudian dialihkan ke MPR yang rentan penyimpangan, seperti pernah terjadi di era Orde Baru. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.