JK Kini Berubah Jadi Pesimistis

 Sebelumnya 
Akan tetapi jawaban JK yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu bikin semangat parpol penggagas Koalisi Besar menciut. “Itu suatu ide wacana yang baik, tapi secara pelaksanaan politiknya sulit,” jawab JK.

Kenapa? Menurut JK, semua partai di Koalisi Besar punya capres masing-masing. Sementara yang didaftarkan ke KPU hanya satu pasang capres dan cawapres. “Tidak mudah untuk dalam jumlah semuanya akan bersatu dalam 1 calon. Dan ini namanya Pemilu, kalau calonnya cuma 1 atau 2 itu tidak dibenarkan, dalam sejarah di Indonesia tidak pernah terjadi. Minimal 3,” sebut dia.

Baca juga : Pengamat: Prabowo Mungkin Saja Jadi Capres Koalisi Besar

Sebelumnya pada pertemuan dengan Airlangga, JK sempat optimis tentang pembentukan Koalisi Besar. Dia bilang, Koalisi Besar bisa terbentuk asalkan seluruh partai pendukung Pemerintah mau bekerja keras. Di antaranya, Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP. Kelima parpol itu harus punya isi kepala yang sama mengenai sosok calon yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang.

“Kalau semuanya bersatu, itu jadi ide bagus,” ucap JK saat bertemu Airlangga, Kamis (4/5).

Baca juga : Ganjar Dorong Lulusan SMK Jateng Berkuliah Di Universitas Pertahanan

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku, sejak awal pihaknya pesimis Koalisi Besar bakal terbentuk. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat keinginan itu sulit terwujud.

“Pertama ada perbedaan capres,” tandas Awiek, sapaan Achmad Baidowi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Survei BI: Penyaluran Kredit Baru Tumbuh Positif

Ditambah lagi pembentukan Koalisi Besar berasal dari lintas koalisi yang sudah lebih dulu dibentuk. Golkar-PAN-PPP dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lalu Gerindra dan PKB yang sudah deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). “Apakah itu disebut Koalisi Besar kalau tiga partai. Ya nggak perlu dipaksakan ada Koalisi Besar,” tegas dia.

Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menegaskan, Koalisi Besar merupakan upaya untuk menghindari polarisasi dan framing politik yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi. “Kita ingin menghindari adanya kutub perubahan dan status quo, kita punya pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019, ada cebong dan kampret, religius dan sekuler. Ini tidak baik dan tidak sehat,” jelas Nusron. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.