Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kontestasi pemilu, salah satunya dengan menyusun Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Demikian disampaikan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief saat menjadi narasumber di acara Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang (PBB), di sebuah diskusi bertajuk "Membangun Integritas Partai Politik Yang Anti Money Politik," di Jakarta, Jumat (29/9).
"Dengan demikian parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah," kata Amir.
Amir mengamini, tidak mudah menghilangkan kebiasaan politik uang. Demi memutus mata rantai politik uang, kata Amir, tidak hanya memerlukan integritas dari para politikus, tetapi juga perlu upaya dari masyarakat yang berintegritas dalam menolak praktik tersebut.
Baca juga : Keturunan Para Pejuang Ingin Prabowo Wujudkan Ketahanan Pangan
Dalam pandangan KPK, katanya, parpol adalah salah satu dari tiga komponen penting untuk menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan berintegritas.
Parpol, sebutnya, diharapkan memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang mengantarkan para kadernya duduk pada jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif.
Yakni dengan tugas dan wewenangnya untuk membuat kebijakan atau Undang-Undang (UU) yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat.
"Pemilu sekarang ini bukan lagi kontestasi ideologis, tapi saling sikut antar sesama kader partai untuk mendapat suara dengan bermain politik uang," jelasnya.
Baca juga : Terima Kunjungan Parti AMANAH Malaysia, Anis Matta Bahas Geopolitik Asean
Menurut Amir, kepemimpinan partai politik dalam pencegahan politik uang sangat penting. KPK juga siap jadi mitra PBB dalam memberikan pendidikan anti politik uang.
"Terima kasih kepada pimpinan PBB yang setiap tahun memberikan pendidikan antikorupsi ke para kader di setiap kegiatan Bimtek," ujarnya.
Sementara hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah sebanyak 82 persen penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.
Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang.
Baca juga : Selalu Beri Kepastian Hukum, Ganjar Bicara Pentingnya Regulasi Pelaku UMKM
"Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah serangan fajar adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi," terangnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
