PKB Salurkan 2.300 Paket Sembako ke Korban Banjir di Kabupaten Bandung

RM.id  Rakyat Merdeka - PKB menujukkan kepedulian ke para korban banjir di Kabupaten Bandung. Melalui program "PKB Peduli", DPC PKB Kabupaten Bandung menyalurkan 2.300 paket sembako ke para korban dan masyarakat berdampak banjir, Jumat (31/1).      

Penyaluran paket sembako ini dipimpin Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung yang juga Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Turut hadir Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Hadiat, dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bandung Tarya Witarsa.      

Paket sembako tersebut disalurkan di 11 titik di lokasi banjir yang terdampak atas luapan Sungai Citarum, Anak Sungai Citarik, dan Sungai Cikeruh. Warga begitu antusias menerima bantuan paket sembako yang disalurkan DPC PKB itu.        

Sebelas titik yang didatangi tim itu tersebar di tiga kecamatan. Empat titik di Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay. Selanjutnya, tim bergerak ke lima titik di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Dua titik lagi di Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek. 

Cucun mengatakan, menyalurkan bantuan ribuan paket sembako itu sebagai bentuk keterpanggilan dirinya sebagai wakil rakyat di daerah pemilihannya di Kabupaten Bandung. Lokasi banjir menjadi prioritas penyaluran sembako. Bantuan ribuan paket sembako itu langsung diserahkan kepada penerima manfaat. 

Baca juga : Bamsoet Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Cililitan

"Kebetulan kami bermitra dengan BRI. BRI memberikan bantuan sosial melalui program corporate social responsibility (CSR). Pascabanjir, bantuan CSR menjadi solusi dalam membantu para korban banjir," kata Cucun, di sela pembagian paket sembako itu, Jumat siang.      

Cucun mengaku sudah sejak lama menyuarakan penanggulangan ancaman banjir melalui upaya langkah bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota di Bandung Raya. Hal itu untuk menghindari adanya ego sektoral dari masing-masing pemerintah daerah.       

"Kami berharap duduk bersama antara Pemkab Bandung, Sumedang, Garut, Pemkot Bandung, serta Gubernur Jawa Barat dalam memecahkan bersama penanggulangan banjir di Bandung Raya," kata Cucun.         

Jika anggaran tak cukup untuk penanggulangan banjir, kata Cucun, bisa dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Apalagi saat ini sedang berlangsung pelaksanaan proyek nasional penataan daerah aliran Sungai Citarum dan anak sungai. "Kami berharap dalam penataan Sungai Citarum itu, Pemkab Bandung harus lebih proaktif," ucap Cucun.  

Namun, yang menjadi kelemahan pemerintah kabulaten/kota di Jawa Barat ini, lanjut Cucun, tak mengikuti perkembangan yang menjadi program strategis pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Mereka sudah merasa cukup dengan program yang ada," katanya.         

Baca juga : Taspen Salurkan Bantuan Ke Pegawai MA Korban Banjir

Dia pun turut menyikapi tentang adanya dugaan kecemburuan dari pemerintah setempat terkait dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Dia melihat, nilai transfer pusat ke daerah, khususnya dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, memang lebih besar ke luar Jawa Barat. "Nilai transfernya lebih besar ke luar Jabar dibandingkan untuk Jabar," cetusnya.         

Ia pun sempat mempertanyakan hal itu kepada Kementerian Keuangan. Mengingat sumber daya alam (SDA) yang dieksploitasi di wilayah Jabar cukup besar. Termasuk pendapatan yang masuk ke pemerintah pusat melalui pajak penghasilan, nilainya juga cukup besar.         

"Seharusnya, pendapatan yang masuk ke pemerintah pusat itu harus berbalik seimbang lagi ke kabupaten/kota penghasil, khususnya dalam nilai transfer dana alokasi khusus maupun dana bagi hasil. Anggaran itu bisa digunakan untuk penataan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bandung," paparnya.       

Cucun juga mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dan skenario penanggulangan banjir di Bandung Raya. Di antaranya memfungsikan kembali atau menormalkan aliran Sungai Citarum seperti semula. "Yang kita harapkan itu, sebetulnya melakukan naturalisasi atau mengembalikan aliran Sungai Citarum dan anak-anak sungai ke wujud awal. Misalnya, berapa lebar dan kedalaman Sungai Citarum. Jangan dulu bicara normalisasi, tetapi bagaimana kita melakukan naturalisasi aliran sungai ke semua," ungkapnya.         

Yang menjadi persoalan di aliran Sungai Citarum saat ini, kata Cucun, karena sedimentasi, sehingga perlu dilakukan pengerukan setiap tahunnya. Hal itu disebabkan oleh permasalahan hulu yang belum tertangani dengan baik. "Penataan hulu Sungai Citarum belum maksimal. Kami juga melihat adanya program Citarum Harum yang sudah berlangsung dua tahun ini sudah ada hasilnya," paparnya.      

Baca juga : UMB Beri Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor Bogor

Selain melakukan naturalisasi aliran Sungai Citarum, Cucun juga mengimbau pemerintah melakukan langkah nyata penanggulangan banjir melalui pembuatan danau buatan atau embung-embung. Apalagi pembangunan embung-embung sudah masuk skala prioritas pembangunan pemerintah pusat.      

"Pembuatan danau buatan itu di daerah anak sungai, untuk menyalurkan air sebelum masuk ke anak sungai maupun Sungai Citarum. Untuk pembangunan danau buatan itu anggarannya bisa dari APBN, yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI," pungkasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.