Wakil Menag Dan Wantimpres Bisa Bersaing Dengan Suharso

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum jelas kapan digelar, riak-riak dukungan kepada bakal calon ketua umum terus muncul sebagai penantang Suharso Monoarfa.

Ketua DPP PPP Rudiman mengatakan, ada beberapa tokoh dan figur yang layak dan potensial di Muktamar. 

“Sebenarnya banyak ya kader yang layak jadi ketua umum. Kalau boleh saya sebut itu ada Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, lalu ada Ahmad Farial dan Wantimpres Mardiono,” ungkap Rudiman. 

Selain itu, lanjut Rudiman, ada juga Sekretaris Jenderal Arsul Sani dan Ahmad Muqowwam. 

“Arsul sepertinya kepengen juga maju sebagai ketum dan Muqowwam juga. Kalau dari figur sih layak,” katanya. 

Baca juga : Unilever Gandeng Baznas Beri Bantuan Untuk Nakes

Namun, dia melihat niat Muqowwam untuk maju perlu dipastikan lagi, karena sudah 3 kali Muktamar PPP selalu gagal dan tidak sampai finish pada pencalonan. 

“Saya kira perlu dipastikan lagi maju atau tidaknya,” ungkapnya. 

Jika dilihat dari pengalaman, tokoh yang masuk radar sebagai calon ketua umum PPP memiliki track record, kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin partai. 

“Tinggal nanti siapa yang diinginkan oleh pengurus daerah dari beberapa tokoh yang muncul,” katanya. 

Masih kata Rudiman, tak hanya dari internal PPP, tokoh dari eksternal juga ada yang menginginkan kursi orang nomor satu di partai berlambang kabah ini. 

Baca juga : Di Singapura, Nekat Keluar Rumah Padahal Lagi Cuti Sakit, Bisa Kena Denda Rp 112,38 Juta

“Sebebnarnya yang dari luar juga banyak yang mau. PPP ini punya modal 4,5 persen. Masih seksi untuk menjadi perahu dan peluang di pemilu mendatang. PPP masih menjadi gadis cantiklah,” klaimnya. 

Seperti diketahui, PPP akan mempercepat pelaksanaan Muktamar. Ajang memilih ketua umum itu tidak perlu lagi menunggu Pilkada serentak 2020 usai. Bisa dilakukan setelah virus corona usai. 

Jika belum reda juga, Muktamar digelar melalui virtual. Demikian pernyataan Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Diakui Reni, berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukerjnas) V PPP pada 15 Desember 2019. Diputuskan penyelenggaraan Muktamar IX PPP akan dipercepat setelah perhelatan Pemilihan Kepala Daerah 2020. 

Namun, melihat agenda politik di depan yang cukup berat, kemungkinan Muktamar tidak perlu menunggu pilkada usai. 

Baca juga : KPK Cecar Ketua KPU Soal Hubungannya dengan Harun Masiku

“Ada pembahasan di internal kemungkinan ada perubahan jadwal,” ungkap Reni. 

Mengingat agenda politik 2021 sudah dimulai verifikasi validasi, kemudian penetapan long list. Jadi, kemungkinan pelaksanaan Muktamar dipercepat. 

Bisa setelah Covid-19 ini berlalu atau bisa juga seperti di Parmusi yakni pembatalan Muktamar melalui Mukernas. Bisa juga menggelar Muktamar melalui virtual. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.