Mumpung Belum Jauh, PBNU Minta Program Pelatihan Online Dikaji Ulang

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Kartu Prakerja terus mendulang kritik. Kali ini, datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman menilai, program dengan anggaran Rp 20 triliun itu tidak tepat sasaran. Terutama, pelatihan online, yang menghabiskan Rp 5,6 triliun.

"Program Kartu Prakerja ini dikhawatirkan tak bermanfaat atau sia-sia, di tangan orang yang tidak tepat," ujar Aizzudin alias Gus Aiz, dalam pernyataannya kepada RMco.id, Senin (20/4).

Menurutnya, secara teknis, program yang digarap oleh tim Kartu Prakerja tidak jauh berbeda dengan startup, unicorn, decacorn lain yang sejenis.

Baca juga : Kemenkop dan UKM Anggarkan Rp 200 M Untuk Pelatihan Online KUMKM

Program itu hanya berkutat mengolah profil.pengguna, memanfaatkan algoritma, dan membuat role agent antara penjual dan pembeli, atau penyedia barang dan penyewa.

"Jadi, masyarakat harus mengawasi secara cermat. Ini sama halnya membayar orang untuk menjadi bodoh. Seharusnya, ada upaya yang lebih beradab. Kemanusiaan harus selalu hadir mengontrol kemajuan teknologi. Bukan sebaliknya," tutur Gus Aiz.

Apalagi, ia menilai, program pelatihan ini penuh konflik kepentingan lantaran hanya dikendalikan segelintir orang.

Baca juga : Yorrys Raweyai Minta Penempatan Pasukan Non-Organik Di Papua Ditinjau Ulang

Gus Aiz pun menduga, tim Kartu Prakerja ini hanya mengejar value dari bisnis teknologi saja. "Sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user, penerima prakerja dijadikan objek," tutur cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari ini.

Mumpung belum terlalu jauh, Gus Aiz meminta program pelatihan online itu dikaji ulang. Bahkan kalau perlu, dihentikan.

"Jika program ini diteruskan dan semakin tidak terkendali, dikhawatirkan, masyarakat Indonesia bekerja secara mekanik, yang dikontrol oleh mereka," tandasnya.

Baca juga : Luncurkan Program MPR Peduli-Lawan Covid-19, Bamsoet Donasikan 3 Bulan Gajinya

Sekadar latar, salah satu mitra program Kartu Prakerja adalah Skill Academy by Ruangguru. CEO-nya adalah Stafsus Jokowi, Adamas Belva Syah Devara. Belva membantah ada KKN dalam penunjukan itu.

Melalui akun Twitternya, Belva menjelaskan, pemilihan mitra Kartu Prakerja dilakukan secara independen oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana.

"Perlu diluruskan bahwa kebijakan prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019. Saya ditunjuk sebagai staf khusus November 2019. Kebijakan program prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi Staf Khusus," ungkap Belva. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.