Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Sekjen Partai amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyoroti efek pendemi virus corona di sektor ekonomi.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus, terutama kepada korban pemu tusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa berbuat apa-apa karena adanya larangan mudik. “Di sini kehadiran negara dibutuhkan,” ujar Eddy yang disampaikan saat dis kusi online DPP PAN bertajuk “Korban PHK Dilarang Mudik Bagaimana Solusinya”.
Eddy menegaskan, peran negara sedang dibutuhkan para korban PHK yang tidak bisa mudik. Jangan sampai mereka justru mencari solusi ekonomi sendiri-sendiri.
Sementara, anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Intan Fauzi berpendapat, peran pemerintah bisa dihadirkan melalui bantuan langsung tunai dan keringanan kredit. Jika masalah ini teratasi, tentunya dapat meringankan para korban PHK terdampak pandemi virus corona.
Baca juga : May Day, Puan Maharani Minta Pengusaha Tak PHK Buruh
“Kita butuh Social Safety Net yang benar-benar tepat sasaran. Nah, untuk korban PHK bagaimana? PAN mendorong agar mereka diberikan stimulus uang tunai dan keringanan kredit,” ujar Intan.
Dia menegaskan, dengan menggelontorkan stimulus berupa uang tunai, maka ekonomi masyarakat bisa bertahan. Pun daya beli juga akan naik sehingga mampu mendorong ekonomi bergerak dan tumbuh.
“Jumlah 600 ribu misalnya tentu jauh di bawah UMR dan nggak akan mencukupi. Jumlah yang signifikan dan keringanan kredit akan sangat membantu bagi korban PHK,” katanya.
Intan menyebut, saat ini ada sekitar 15 juta warga yang menjadi korban PHK di sektor hotel, restoran dan kafe. Bahkan, dia bilang angka yang tidak terdata bisa mencapai 30-40 juta warga.
Baca juga : Trend Korban Corona Terus Menurun, Iran Kembali Bernapas
Jumlah itu melebihi kisaran angka yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan yakni sekitar 2,8 juta. Dari data tersebut, sektor formal menurut Intan yang paling terdampak akibat pandemi.
“Setidaknya ada 43 ribu perusahaan di sektor formal yang terdampak pandemi corona. Imbasnya, untuk perusahaan yang terdampak, ada sekitar 250 orang korban PHK, sementara sisanya telah dirumah kan,” tutupnya.
Kader PAN yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut, pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian di wilayahnya. Menurutnya, ada 71 ribu keluarga yang masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), alias berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Sementara, ada data non DTKS yaitu miskin baru yang terdampak Covid-19 sebanyak 88 ribu.
Berdasarkan data tersebut, lanjut Bima, tak kurang dari 150 ribu warga Kota Bogor yang harus dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa pandemi. “Artinya, hampir 50 persen warga Kota Bogor itu terdampak secara ekonomi,” katanya.
Baca juga : Mau Jadi Pimpinan KPK Pun Minta Bantuannya Ke Luhut
Meski demikian, Bima tak akan lepas tangan meskipun pemerintah pusat punya kewenangan penuh untuk membantu warganya. “Kami sudah sisir ulang, dilakukan refocusing dan kami berhasil menganggarkan Rp 144 miliar untuk Covid-19. Ini dibagi tiga, aspek penanganan medis, jaringan pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi,” tutupnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
