Nyerang Pemerintah, PDIP Serius Apa Dagelan

RM.id  Rakyat Merdeka - Belakangan ini, sejumlah politisi PDI Perjuangan kerap mengeluarkan komentar pedas terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Sebagai partai pendukung utama, sikap banteng yang tiba-tiba menyerang pemerintah itu banyak dipertanyakan. Ini serius apa dagelan sih?

Teranyar, PDIP ikut menyuarakan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Wakilnya di Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning Proletariyati, secara tegas menyatakan tidak setuju atas keputusan tersebut. "Aku jelas tidak setuju, ya. Baik sebagai pribadi, sebagai fraksi PDIP, maupun sebagai komisi IX," kata Ribka, Kamis (14/5) lalu.

Sebab, kata dia, rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sudah berkali-kali dibahas di DPR. Baik di Komisi IX, maupun dalam rapat gabungan. Hasilnya sama: semua menolak. "Bahkan pernah dipimpin oleh Ketua DPR, mbak Puan (Puan Maharani). Semua menolak kenaikan BPJS dan diserahkan ke pemerintah. Juga keputusan MA juga menolak kenaikan BPJS," terangnya.

Sebagai wakil rakyat, ia kerap mendengar keluhan masyarakat. Kondisi rakyat, sebut dia, semakin terjepit. Khususnya akibat pandemi Covid-19 saat ini. Bantuan sembako yang belum lama ini dikucurkan hanya membuat rakyat senang sesaat. 

Baca juga : Dukung Pemerintah, Pegadaian Perluas Akses Pendanaan Bagi Nelayan

Yang terkena gelombang PHK, katanya sudah tidak mampu membayar kontrakan rumah. Belum lagi harus memikirkan biaya anak-anak yang mau masuk sekolah, hingga nasib pekerjaan ke depan. "Masa malah naik BPJS. Pemerintah sensitif deh," sentilnya.

Padahal, lanjut penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu, pemerintah tinggal mengeksekusi putusan MA. Ia berharap, pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurutnya, di tengah masa sulit seperti ini harusnya iuran BPJS bukan dinaikkan, tapi jika perlu dibebaskan. "Seperti pajak dibebaskan. Bensin untuk ojol aja bisa 50 persen sampai 30 persen," kritiknya.

Ini bukan kali pertama, PDIP mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebelumnya, partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu juga tajam mengkritik Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 atau lazim disebut Perppu Corona.

Baca juga : MPR Dorong Pemerintah Bantu UMKM

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut Perppu tersebut sarat kepentingan kaum oligarki. Tidak hanya itu, Masinton bahkan menuding Perppu tersebut bagian dari sabotase konstitusi.

"Perppu No.1 Tahun 2020 kepentingan nyata kaum oligarki. Toean.. Ini bukan Perppu, ini Sabotase Konstitusi," kritik Masinton lewat akun Twitter pribadinya @Masinton, pertengahan April lalu.

Arteria Dahlan juga tidak kalah pedas. Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP itu mengecam keberadaan pasal imunitas dalam Perppu yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

"Apa guna menteri, pejabat negara, kalau begitu di saat genting lepas tangan, pada ketakutan minta tolong minta imunitas," gertak Arteria dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI yang disiarkan langsung di YouTube DPR, Rabu (29/4) lalu.

Baca juga : Pemerintah dan DPR Sepakat Pasar Rakyat Buka Saat Pandemi

Namun, setelah ditolak mentah-mentah, Perppu itu akhirnya disahkan juga oleh DPR. Delapan dari sembilan fraksi yang ada di DPR setuju Perppu Corona disahkan menjadi undang-undang (UU). Termasuk PDIP di dalamnya. Hanya PKS menolak.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, PDIP saat ini tengah memainkan politik dua kaki. Kaki pertama, menerima kebijakan Jokowi. Sementara, kaki kedua mengkritik. "Kritikan tersebut berguna untuk menjaga pencitraan di grass root," nilai Ujang, lewat sambungan telepon tadi malam.

Ia menyayangkan, sikap inkonsistensi PDIP saat ini. Sebab, lama-kelamaan sikap politik semacam ini akan dicap publik sebagai dagelan. "Walaupun semua politik pada dasarnya dagelan," sentilnya.

Namun, ia tidak dapat memungkiri bahwa sejumlah kebijakan Jokowi sangat merugikan PDIP sebagai partai pendukung. "Karena Jokowi sering blunder, membuat kebijakan yang tidak pro rakyat," tutupnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.