Elite PBB Bersyukur, Hanura Bantah PKS

RM.id  Rakyat Merdeka - DPP Partai Bulan Bintang (PBB) bersyukur kadernya menjadi salah satu calon duta besar. Sukmo Harsono yang menjabat Wakil Ketua PBB adalah kader terbaik. 

Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor mengatakan, terpilihnya Sukmo bukan bagian dari bagi-bagi kekuasaan buat partai pendukung.

“Dari 31 nama yang masuk, Saudara Sukmo sebagai Waketum termasuk dubes dengan usia di bawah 50 tahun. Termasuk muda, dan semoga beliau bisa menjalankan amanah dengan baik. Mewakili Indonesia di Panama,” ujar Afriansyah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Sukmo Harso terpilih menjadi calon dubes RI di Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rika dan Republik Nikaragua. Sukmo menjadi satu dari lima calon dubes yang berlatar partai politik.

Baca juga : Elite PAN Berharap Silaturahmi Tetap Baik

Afriansyah menampik terpilihnya Sukmo sebagai dubes sebagai proses pembagian ‘kue’ politik. Menurutnya, kadernya itu memang memiliki kemampuan dan diusulkan kepada pemerintah sebagai kader-kader terbaik dari PBB.

“Kami DPP PBB memang mengusulkan beberapa nama kader-kader terbaik untuk duduk membantu pemerintah baik di eksekutif (dubes) maupun di BUMN. Alhamdulillah direspons pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sebagai Dubes Panama,” tutupnya. 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, komposisi calon duta besar usulan Presiden Jokowi sarat bagi-bagi ‘kue’ politik. Terpilihnya lima dubes dari kalangan parpol pendukung pemerintah di antara 31 calon dubes, membuktikan hal itu. “Publik menilainya demikian, dan wajar publik menilai itu bagi-bagi kekuasaan,” ujar Mardani kepada Rakyat Merdeka.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Hanura Gerry Hukubun menyayangkan pernyataan Mardani Ali Sera. Menurutnya, dubes adalah jabatan karier sekaligus jabatan politik. Sudah sangat jelas ada ruang di situ untuk kalangan politisi. Amanat undang-undang berkata jelas di situ. Sehingga presiden mempunyai hak prepreogratif untuk melakukan hal tersebut. “Kita tidak boleh keluar dari rule ini,” kata GH, sapaan Gerry Hukubun kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Muhaimin: Presiden Harus Kontrol Perppu Corona Secara Ketat

Menurut dia, politisi adalah sebuah profesi unik namun menarik. Profesi yang besar cakupannya dan menampung berbagai macam backgroundpekerjaan lain di dalamnya. Seorang politisi bisa juga mempunyai backgroundpengusaha, dokter, hakim, polisi, TNI, petani dan masih banyak lagi. Itulah yang menjadi dasar, kenapa profesi politik bisa menjadi jabatan apa saja termasuk kepala negara selama itu di amanatkan undang-undang.

“Jika kepala negara dan menteri juga diduduki jabatan politik, kenapa duta besar dianggap tidak profesional,” katanya.

GH bilang, yang dibutuhkan negara dari seorang duta besar selain mempunyai kemampuan diplomasi yang handal dan kemampuan menjadi duta perdamaian kedua negara, duta besar saat ini harus mempunyai kemampuan manejerial dan marketing, menjemput bola investasi di era yang baru ini. “Maka dari itu bisa saja berasal dari profesi karier atau politisi. Sama seperti menteri,” jelasnya.

Sama halnya dengan duta besar, jabatan menteri pun jabatan yang bisa di isi dari karier bisa juga dari kalangan politisi. Menurut GH, terbukti di Kabinet Persatuan Nasional Ada Nur Mahmudi Ismail (menteri kehutanan), di Kabinet Indonesia Bersatu ada Anton Apriantono (menteri pertanian), Muhamad Yusuf Asy'ari (menteri perumahan rakyat), di Kabinet Indonesia Bersatu II ada Tifatul Sembiring (menteri komunikasi dan informatika), Salim Segaf Al-Jufri (menteri sosial), Suswono (menteri pertanian) dan Suharna Surapranata ( menteri riset Dan teknologi)

Baca juga : Seskab: Presiden Terima Pengunduran Diri Andi Taufan Garuda Putra

“Mereka adalah politisi PKS yang menjadi menteri (jabatan karier sekaligus jabatan politik), namun semuanya menjadi menteri dari kalangan politisi yang luar biasa dan hebat,” bebernya.

Jadi, lanjut GH, apakah ada yang tidak elok dan tidak etis apabila presiden sekarang atau presiden-presiden yang akan datang memilih menteri dan duta besar dari kalangan politisi, tentu saja tidak. “Bahkan bisa jadi kader PKS pun dapat ditunjuk menjadi duta besar di gelombang berikutnya. Kenapa tidak,” pungkasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.