Kalau Presiden Bilang: Tidak, Menteri Apa Berani Bilang: Iya

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan tak setuju memulangkan 660 WNI eks ISIS. Namun, Jokowi memastikan, itu hanya keinginan pribadi bukan keputusan rapat terbatas, karena rapat terbatas belum digelar.

Pertanyaannya, kalau presiden sudah bilang “tidak”, memang ada menteri yang berani bilang “iya”. kita lihat saja.

Wacana memulangkan WNI bekas kombatan ISIS pertama kali dilontarkan Menteri Agama, Fachrul Razi, awal pekan lalu. Fachrul mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memulangkan WNI yang saat ini terlunta-lunta di Timur Tengah.

Setelah bergulir jadi polemik, Menko Polhukam, Mahfud Md, muncul memberikan klarifikasi. Mantan Ketua MK ini mengatakan, pemerintah baru akan membahas soal ini. Ada dua opsi terhadap 660 WNI itu. Dipulangkan dan tidak. Mana yang akan dipilih, masih akan dibahas tim yang dipimpin Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius. Keputusan baru akan keluar pada Juni nanti.

Sehari kemudian, Presiden Jokowi angkat bicara. Jokowi secara pribadi tidak mau memulangkan WNI itu. “Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak,” kata Jokowi. Namun, ia menegaskan, sikapnya itu hanya sikap pribadi. “Ini belum Ratas loh ya. Ini masih ratas,” ujarnya.

Sikap presiden Jokowi itu menuai kritik. Salah satunya dari Nadirsyah Hosen, dosen asal Indonesia yang mengajar di Monash University, Australia. Di akun Twitter miliknya, Nadirsyah mengaku tak paham dengan pernyataan Jokowi itu. Jokowi sudah bicara sebelum Ratas memutuskan.

Baca juga : Jokowi: Tidak!

“Jelek sekali komunikasi publik pemerintah menangani isu sepenting ini. Presiden sedang membenturkan sendiri pendapat pribadi beliau dengan proses pengambilan kebijakan di rapat terbatas. Kurang elok,” cuit di akun @na_dirs.

Cuitan Gus Nadir ini mendapat banyak tanggapan dari pengikutnya. Ada yang setuju. Seperti disampaikan akun @Herlina_0712. Menurut dia, dalam budaya sungkan, sikap pribadi pemimpin itu pasti akan jadi perhatian anak buahnya.

“Semacam kode. Namanya orang Jawa pasti ada ewuh pakewuh. Kalau sudah begini, semua menteri pasti nurut. Mana ada yang berani,” ujarnya.

Yunarto Wijaya memberikan kritikan cukup keras. Direktur Eksekutif Charta Politika menyebut, gaya Jokowi itu membingungkan. “Agak bingung sama bahasa ‘kalau saya’. Setahu saya Bapak bukan lagi Jokowi si tukang mebel, tapi Jokowi sang kepala pemerintahan dan negara...,” cuitnya di akun @yunartowijaya.

Ada juga yang setuju. Akun @HmfaqihA misalnya. Dia menyebut, apa yang disampaikan Jokowi sebagai sikap pribadi seorang Presiden tentang ketegasannya. Ia yakin, Jokowi akan mengikuti apa pun keputusan dari rapat. Akun @saidiman juga sama.

Kemarin malam, Mahfud MD kembali bicara. Dia bilang sampai saat ini pemerintah belum mengambil keputusan. Karena tiap keputusan punya manfaat dan mudhorotnya.

Baca juga : Derita Trump Tidak Akan Melebar Ke Sini

Pemerintah dalam posisi dilematis. Kalau dipulangkan, berpotensi jadi masalah baru. Karena dikhawatirkan menyebarkan radikalisme. Kalau tidak dipulangkan, 660 WNI itu hidup terlunta-lunta.

“Kita sedang mencari formula, bagaimana aspek hukum serta aspek kons titusi dari masalah teroris lintas batas ini terpenuhi semuanya,” kata Mahfud.

Seperti Presiden, secara pribadi Mahfud juga tak setuju memulangkan 660 WNI itu. Karena bisa berbahaya bagi negara. “Secara hukum, paspornya bisa saja dicabut ketika dia pergi secara ilegal ke sana,” tegas Mahfud.

Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon, ikut berkomentar. Dia menilai, pernyataan Jokowi tadi memang tidak tepat. Kata dia, bagaimana pun, bekas ISIS itu adalah warga Indonesia. Dia berharap, pemerintah melakukan kajian dalam mengenai masalah ini. Soalnya, dari 660 WNI itu sebagian adalah perempuan dan anak-anak yang juga jadi korban.

“Ibaratnya, mereka itu tersesat. Kalau memang mereka mau kembali, harus kita kembalikan ke jalan yang benar sebagai warga negara. Jadi, jangan begitulah,” kata pentolan Partai Gerindra ini, kemarin.

Hal senada disampaikan politisi PKS, Mardani Ali Sera. Dia berharap, rencana memulangkan WNI itu bisa terealisasi. Ia mengaku tak tega melihat 660 WNI itu terlunta-lunta di negara orang. Apalagi banyak di antara mereka hanya mengikuti keluarganya atau ayahnya yang mengangkat senjata.

Baca juga : Pemangkasan Eselon 3-4 Dipastikan Tidak Akan Kurangi Gaji Pegawai

“Kasihan mereka, terkatung-katung di sana. Saya kepikir saja, anaknya, orang tuanya, ada di sana. Anak kecilnya banyak dan tidak salah,” kata Mardani, kemarin.

Karena itu, Mardani meminta pemerintah memulangkan mereka. Tentu dengan menyertakan program deradikalisasi dan melibatkan berbagai pihak seperti BNPT, BIN, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial.

“Jangan sampai eks ISIS pulang, merasa tak diperhatikan negara, dan akhirnya kembali lagi menjadi teroris. Kalau tidak ditangani, seperti penyakit, tidak sembuh tapi malah menular,” pungkasnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.