Golkar Sebut Tidak Semua Suka Disuapi

RM.id  Rakyat Merdeka - Waketum Partai Golkar Nurul Arifin merespons wacana program Kartu Pra-Kerja kerap dibandingkan  dengan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai cara  mengatasi dampak Covid-19. Baginya, perbandingan  tersebut hanyalah soal pola pikir yang belum terbangun di masyarakat.

“Ini bukan soal masyarakat tidak setuju dengan skema bantuan pelatihan online dan pembukaan lapangan pekerjaan. Tapi soal cara berpikir dan preferensi masyarakat yang belum terbiasa dan lebih  memilih bantuan sosial dan sembako,” ujar Nurul kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Gubernur BI Sesumbar Resesi Ekonomi Tidak Akan Mampir

Faktanya, kata Nurul, respons masyarakat terhadap  program Kartu Pra-Kerja sangat baik. Tercatat, ada 8,6  juta pendaftar program Kartu Pra-Kerja yang terdata di Kemenko Perekonomian. Angka ini melebihi target 5,6 juta penerima manfaat dari program Kartu Pra-Kerja yang diarahkan sebagai program semi bansos. Ini menandakan, bahwa masyarakat  tidak semuanya suka ‘disuapi’ bantuan.

“Ini bukti bahwa antusiasme masyarakat sangat besar dan positif. Tidak semua masyarakat suka disuapi saja, ada juga yang menginginkan upskilling dan reskilling ketika mereka dirumahkan karena  pandemi,” katanya.

Baca juga : Dukung Kartu Pra-Kerja, Nasdem Hanya Minta Pelatihan Daring Dievakuasi

Mengacu data dari Indikator Politik Indonesia, kata Nurul, tercatat ada 36,3 persen publik mengharapkan bantuan kebutuhan pokok bagi rakyat kecil, dan 18,5 persen menilai bantuan uang tunai lebih penting untuk diberikan. Sementara, ada 12,1 persen yang meninlai penciptaan lapangan kerja penting dilakukan. Ini mengacu tentang relokasi anggaran belanja pemerintah mengatasi dampak Covid-19. 

Nah, angka 12,1 persen itu, kata Nurul, perlu diteliti  kembali berasal dari latar belakang yang seperti apa.  Menurutnya, tidak sedikit memang masyarakat yang menilai kebutuhan akan keahlian baru pasca terkena PHK adalah solusi yang tepat untuk mengantisipasi dampak Covid-19  dan pemulihan ekonomi ke  depannya.

Baca juga : Golkar Bali Tunda Survei Cakada

“Cara berpikir dan preferensi ini yang belum umum  di masyarakat. Kita perlu  yakinkan masyarakat bahwa  skema bantuan tak selamanya  sembako dan tunai saja,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPR ini juga menilai, program Kartu Pra-Kerja juga tidak datang begitu saja sebagai bantalan ekonomi menghadapi krisis. Programnya sudah dimodifikasi untuk menjawab kebutuhan  ekonomi sekarang. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.