Dark/Light Mode

Soal Analisa PAN Masuk Kabinet, Eddy Soeparno Bilang Itu Urusan Zulhas

Kamis, 16 Juli 2020 14:38 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno (Foto: Istimewa)
Sekjen PAN Eddy Soeparno (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - PAN diprediksi potensial mendapatkan posisi menteri jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Sejarah mencatat, sekali pun tidak masuk koalisi, PAN pernah menaruh kadernya sebagai menteri Presiden Jokowi. Kader PAN itu adalah Asman Abnur yang menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada 27 Juli 2016 hingga 14 Agustus 2018. Asman kemudian memilih mundur menjelang Pilpres 2019 karena PAN mendukung Prabowo-Sandiaga.

Apakah sejarah ini akan terulang jika Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju? Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut, internal PAN hingga saat ini belum melakukan pembahasan. Internal PAN masih sibuk mengurusi Covid-19.

Baca juga : Presiden Belum Tutup Buku

“Bagi PAN, secara internal, kami belum pernah melakukan pembahasan tersebut. Karena PAN saat ini masih betul-betul full fokus untuk penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia,” ujar Eddy, kepada RMco.id, Kamis (16/7).

Fokus membantu masyarakat di saat pandemi merupakan arahan langsung dari Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas. “Ketum memberikan arahan bahwa seluruh kader PAN fokus untuk datang dan dekat dengan masyarakat, menangani problem masyarakat yang terkena dampak Covid-19,” ucapnya.

Baca juga : Soal Kartel Tiket, Bos Garuda Manut Putusan KPPU

Apakah pemerintah sudah berkomunikasi dengan PAN? Eddy menyebut, itu adalah domain Zulhas sebagai Ketum PAN. “Nah terkait hal ini, segala sesuatu pembicaraan yang pernah dilakukan dan kelak dilakukan pemerintah tentu mandat kewenangannya ada di Ketum. Sehingga yang memiliki domain untuk membahas ini secara lebih mendetail itu adalah ketum,” terangnya.

Sekalipun begitu, ia menyebut ada atau tidaknya reshuffle, itu merupakan hak preogratif Presiden Jokowi. Kalau pun ada pengamat yang menganalisa siapa calon menteri atau siapa yang digeser, menurutnya, belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif.

Baca juga : Penonton Bisa Masuk Stadion, Liga Champions Lanjut di Portugal

“Yang mengetahui adalah Presiden sendiri. Semua berpulang kepada Presiden yang memiliki kedaulatan. Menentukan berhak bergabung di pemerintahannya, dan siapa saja yang dianggap pantas patut mendukungnya sebagai pembantu presiden di kabinet,” tutupnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.